Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) serta mendukung penggunaan QRIS antar negara.
"Saya minta seluruh kementerian, lembaga dan pemda untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," kata Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara Festival Keuangan Ekonomi Digital, Senin .
"Guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah," ujarnya. "Saya harap QRIS antar negara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorog kenaikan transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional," jelas Jokowi.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Jokowi Minta ASN Gunakan Kartu Kredit Pemerintah, Ini AlasannyaPresiden Joko Widodo alias Jokowi meminta seluruh aparatur sipil negara atau ASN menggunakan kartu kredit pemerintah.
مزید پڑھ »
Jokowi Minta K/L dan Pemda Gunakan Kartu Kredit Pemerintah dan Perluas QRIS |Republika OnlineKartu ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan memudahkan pertanggungjawaban.
مزید پڑھ »
Jokowi minta kementerian dan lembaga gunakan kartu kredit pemerintah'Saya minta seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS (Kode QR Standar Indonesia) antarnegara,' kata Jokowi.
مزید پڑھ »
Kilas Balik SBY Pernah Undang Koalisi Pemerintah ke Istana, Sama Seperti Jokowi?Pentolan Demokrat Andi Arief sindir habis-habisan Jokowi yang mengundang partai koalisi ke Istana Negara. Ternyata, SBY pernah melakukan hal yang sama.
مزید پڑھ »
Kabar Gembira, Pemkab Karanganyar Usulkan Penambahan 231 PPPK di Tahun IniPemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mengusulkan 231 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023 ke pemerintah pusat.
مزید پڑھ »