Kepada para pemimpin daerah dan auditor dari BPKP, Presiden Jokowi meminta kalau pengawasan penggunaan anggaran ini tidak sebatas formalitas saja. Tapi bisa jadi acuan dalam menjalankan program.
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta rekomendasi dari Badan Pengawasan dan Keuangan diikuti oleh setiap jajaran pemerintahan daerah, mulai tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten. Jokowi meminta instansi di daerah tidak abai terhadap berbagai hasil review maupun rekomendasi dari BPKP.
Sebagai contoh, dia menyebut anggaran bagi pengentasan kemiskinan yang hanya dialokasikan 1 persen. Menurutnya ini harus menjadi perhatian lebih dulu. Selanjutnya, diikuti dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. "Penguatan pengawasan internal jangan sampai cuma jadi aksesoris. Saya minta seluruh daerah jangan abaikan rekomendasi yang diberikan BPKP, dan nggak usah lah ada data yg ditutupi kalau memang ini salah, tunjukkan kesalahan cara perbaikannya seperti apa. Saya minta ke seluruh daerah jangan abaikan rekomendasi yang diberikan BPKP." tegasnya.
"Kenapa saya juga cek ke lapangan, turun ke bawah, saya pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat. Karena kita lemah di sisi itu, jika tidak diawasi, jika tidak dicek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati-hati, kita lemah di situ," ujarnya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan , di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu .
Menanggapi laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Jokowi meminta aparat pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Termasuk dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Jokowi minta BPKP arahkan belanja K/L-Pemda agar konkret tak absurdJokowi memerintahkan BPKP untuk mengarahkan belanja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menjadi konkret dan produktif, serta tidak untuk program-program absurd.
مزید پڑھ »
Curhat Jokowi, Anggaran Masih Bocor Sana Sini Meski Dipelototi BPKPPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut penggunaan anggaran di berbagai lini masih mengalami kebocoran. Padahal penggunaan anggaran sudah diawasi termasuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
مزید پڑھ »
Jokowi Pastikan Pegawai BPKP Dapat Tukin 100 PersenPresiden Jokowi sudah menandatangani peraturan presiden (Perpres) soal tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
مزید پڑھ »
Momen Lucu Pratikno-Sri Mulyani Ikut 'Doorstop' Jokowi, Duduk Bareng WartawanAda yang beda saat wartawan melakukan wawancara cegat Presiden Jokowi setelah hadiri acara BPKP. Dua menteri Jokowi ikut turun melakukan doorstop.
مزید پڑھ »
Jumlah Pegawai Non ASN Membengkak, Jokowi Minta Tak Ada PHK MassalMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas melapor kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait membengkaknya jumlah pegawai non ASN. Menurut dia, jumlah pegawai non ASN mencapai 2,4 juta.
مزید پڑھ »
Ayahnya Ditangkap Saat Melaut di Papua Nugini, Anak di Baubau Ini Minta Bantuan Presiden JokowiSeorang anak di Bau-Bau Sulawesi Tenggara meminta dari Presiden Jokowi membantu membebaskan ayahnya yang ditangkap angkatan laut Papua Nugini saat mencari ikan
مزید پڑھ »