KPU provinsi membuka pendaftaran calon Dewan Perwakilan Daerah pada 1-14 Mei 2023.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat , sebuah lembaga pemantau pemilu terakreditasi resmi di Bawaslu RI, menemukan delapan eks narapidana kasus korupsi bakal mendaftar sebagai calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024. JPPR meminta KPU memastikan delapan orang itu tidak melanggar ketentuan larangan eks narapidana menjadi calon DPD selama lima tahun usai bebas.
"Hasil pantauan JPPR ini masih sangat terbatas mengingat tim pemantauan JPPR tidak secara menyeluruh di setiap pelosok daerah, maka tidak menutup kemungkinan masih ada potensi beberapa calon anggota DPD lainnya yang juga mantan terpidana korupsi," ujarnya lewat siaran pers di Jakarta, Jumat . Di Provinsi Yogyakarta, ada satu bakal calon DPD yang terlibat kasus korupsi dana purna tugas DPRD Kota Yogyakarta. Dia divonis empat tahun penjara pada 2010. Di Provinsi Bengkulu, ada juga eks koruptor yang hendak menjadi calon senator.
Di Kalimantan Timur juga ada dua orang. Pertama, bakal calon yang pernah terlibat kasus korupsi dana asuransi anggota DPRD Kota Bontang 2000-2004. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara pada 2017. Kedua, bakal calon yang terlibat kasus suap proyek pembangunan PLTU. Orang tersebut divonis tiga tahun penjara pada 2012.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
BERITA DUKA: Anggota DPRD DKI M Taufik Meninggal DuniaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohammad Taufik meninggal dunia.
مزید پڑھ »
Hasil Rapat Dewan, Bendesa Nyaleg Tak Harus Mengundurkan Diri, Begini Sikap KPU BaliSimpang siur permasalahan Bendesa Adat yang harus mengundurkan diri jika akan maju nyaleg Pemilu 2024 ada titik terang. Hasil rapat kerja tentang kependudukan hukum Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat di Bali terkait Pemilu, Selasa (2/5) lalu tidak melarang Bendesa Adat dan prajuru adat mencalonkan
مزید پڑھ »
Dewan Adat Papua Terbitkan SE, Kepala Daerah dan Legislatif Harus Orang Asli PapuaDewan Adat Papua (DAP) menerbitkan Surat Edaran Partisipasi Politik Masyarakat Adat pada kontestasi Politik Pemilu Serentak 2024. Dewan Adat Papua (DAP) menerbitkan...
مزید پڑھ »
Ini 7 Poin SE Dewan Adat Papua yang Mengharuskan Kepala Daerah dan Legislatif Orang Asli PapuaPesta demokrasi sudah di depan mata, masyarakat pun harus ikut berpartisipasi dalam event politik tersebut, termasuk masyarakat adat di seluruh nusantara. Pesta...
مزید پڑھ »
Pansus III DPRD Grobogan Bahas Raperda Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPanitia Khusus (Pansus) III DPRD Grobogan melakukan pembahasan raperda pajak daerah dan retribusi daerah selama dua hari, Selasa dan Rabu (2-3/5). Pembahasan tersebut menindaklanjuti dari Jawaban Bupati Grobogan atas pemandangan umum DPRD Grobogan pada 27 April 2023 lalu.
مزید پڑھ »
Pecah Telur, KPU Jateng Terima Berkas Bacalon DPDRADARSEMARANG.ID, Semarang – Pecah telur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng pertama kalinya terima berkas pendaftaran dari bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Membawa 6700 dukungan suara, Bambang Sutrisno telah melengkapi berkas dan dinyatakan diterima. Diketahui KPU Jateng res
مزید پڑھ »