Ketentuan anyar tentang caleg perempuan termaktub dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023.
Pasal 8 Ayat 2 menyatakan, bahwa hasil penghitung kuota 30 persen dibulatkan ke bawah apabila berupa pecahan dengan dua angka di belakang koma tak mencapai 50. Umpamanya, di sebuah dapil terdapat empat kursi anggota dewan dan partai politik mengajukan empat bakal caleg.
"Bagaimana KPU menyikapi norma yang kontradiktif tersebut?" kata Titi lewat keterangan tertulisnya, dikutip Ahad . Lestari juga menegaskan bahwa penghitungan kuota perempuan dengan pendekatan pembulatan ke bawah untukitu bertentangan dengan UU Pemilu."Hal ini menunjukkan rendahnya komitmen penyelenggara pemilu dan pemangku kebijakan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen," kata legislator dari Partai Nasdem itu.
Lebih lanjut, Idham menyebut ketentuan tersebut dimuat dalam PKPU 10/2023 setelah dikonsultasikan dengan DPR dan telah melalui uji publik maupun focus group discussion. Ketika ditanya soal adanya desakan merevisi PKPU tersebut, Idham secara tersirat enggan melakukannya karena tahapan pendaftaran sudah berjalan.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, munculnya ketentuan penghitungan pembulatan ke bawah itu dilatarbelakangi minimnya minat perempuan untuk menjadi kontestan dalam pemilu. Dia mengeklaim, hampir semua partai politik kesulitan memenuhi kuota minimal 30 persen saat mengajukan daftar bakal caleg.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
PKPU No. 10 tahun 2023 Cermin Rendahnya Dukungan Afirmasi Perempuan di ParlemenPERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait teknis penghitungan persyaratan 30% bakal calon perempuan di satu daerah pemilihan, menghalangi pencapaian terget afirmasi perempuan
مزید پڑھ »
Wakil Ketua MPR RI: PKPU No. 10 tahun 2023 Cermin Rendahnya Dukungan Afirmasi Perempuan di ParlemenPeraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait teknis penghitungan persyaratan 30% bakal calon perempuan di satu daerah pemilihan, menghalangi pencapaian terget afirmasi perempuan di parlemen.
مزید پڑھ »
Kemenkes Minta Aksi IDI dkk Tolak RUU Kesehatan Tak Ganggu Layanan KesehatanIa menyinggung Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
مزید پڑھ »
Wakil Ketua MPR soroti PKPU terkait rendahnya keterwakilan perempuanWakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan ...
مزید پڑھ »
Kritik Aturan KPU Terkait Pencalegan, Wakil Ketua MPR: Tidak Sejalan dengan Semangat PerempuanWakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyebut PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tidak sejalan dengan semangat perempuan meningkatkan keterwakilannya di parlemen
مزید پڑھ »
Kebakaran di Kota Malang Meningkat dari Tahun ke TahunKasus kebakaran di Kota Malang meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang 2021 terdapat 66 kali kebakaran, kemudian meningkat menjadi 77 kasus pada 2022. Tahun ini terindikasi meningkat lagi. Sebab dalam kurun empat bulan saja, Januari-April, tercatat 34 kali kebakaran.
مزید پڑھ »