Mahfud MD yakin proses penanganan kasus korupsi pengadaan di Basarnas yang berproses di Peradilan Militer akan steril dari intervensi politik dan tekanan.
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam, Mahfud Md, yakin penanganan kasus dugaan korupsi Kabasarnas Masrdya Henri Alfian oleh Puspom TNI telah sesuai hukum.
Mahfud MD yakin proses penanganan kasus korupsi pengadaan di Basarnas yang berproses di Peradilan Militer akan steril dari intervensi politik dan tekanan masyarakat.Puspom TNI pun telah menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan alat, total senilai Rp88 miliar.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kisruh Kasus Kepala Basarnas: Revisi UU Peradilan Militer dan Evaluasi Prajurit Duduki Jabatan SipilKisruh penetapan tersangka Kepala Basarnas munculkan wacana agar evaluasi prajurit aktif yang duduki jabatan sipil hingga revisi UU Peradilan Militer
مزید پڑھ »
Formappi Dorong Revisi UU Peradilan Militer Buntut Polemik OTT BasarnasForum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendorong agar UU Peradilan Militer direvisi usai polemik OTT di Basarnas.
مزید پڑھ »
Kabasarnas Disidang di Pengadilan Militer, Mantan Kabais TNI: Jangan Ragukan Peradilan MiliterMantan Ka Bais TNI Soleman Ponto meyakini Henri Alfiandi akan mendapat hukuman berat meski jenderal bintang tiga itu disidang di Pengadilan Militer.
مزید پڑھ »
Mahfud MD Apresiasi Puspom TNI Tetapkan Kabasarnas Henri Alfiandi Jadi Tersangka SuapMahfud MD membenarkan bahwa dalam TNI ada peraturan sendiri yang tertuang dalam UU Peradilan Militer.
مزید پڑھ »
Ultimatum agar Tuntas di Peradilan UmumKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berencana melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Pengawas KPK. KoranTempo
مزید پڑھ »
Polemik Kabasarnas Tersangka, Pengamat: Publik Ragukan Peradilan MiliterPengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengungkit soal adanya stigma di publik terhadap peradilan militer. - Halaman 1
مزید پڑھ »