Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjebloskan mantan anggota DPRD Jambi, Mauli ke Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
Sebelumnya Mauli telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.
Mauli selanjutnya ditahan KPK untuk 20 hari ke depan, mulai 16 Mei 2023 sampai 4 Juni 2023. KPK menjebloskan Mauli ke Rutan Pomdam Jaya Guntur.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
KPK Tahan Satu lagi Eks Anggota DPRD Jambi Terkait Kasus Suap Ketuk Palu Zumi ZolaMasih ada 12 orang tersangka kasus suap ketuk palu RAPBD Jambi yang belum ditahan KPK. Kasus ini merupakan pengembangan perkara yang menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.
مزید پڑھ »
Kasus Suap Ketok Palu Zumi Zola, KPK Kembali Tahan Eks Anggota DPRD JambiKPK kembali menetapkan satu orang tersangka sekaligus menahannya dalam kasus suap ketok palu DPRD Jambi yang menyeret eks Gubernur Zumi Zola.
مزید پڑھ »
KPK tahan satu orang mantan anggota DPRD JambiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan satu orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ...
مزید پڑھ »
Kasus Suap Ketok Palu Zumi Zola, Mauli Eks DPRD Jambi Diduga Terima Suap Rp 200 Juta'Besaran uang yang diterima MU sebesar Rp 200 juta, selanjutnya RAPBD 2017-2018 disahkan,' katanya.
مزید پڑھ »
Golkar dan Gerinda Pasang Target Cukup Satu Fraksi, Wakil Ketua DPRD Tabanan Bidik DPRD BaliPartai Golkar dan Gerindra Tabanan di hari akhir pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg), resmi mendaftar ke KPU Tabanan Minggu (14/5). Sebanyak 40 bacalegnya didaftarkan oleh Partai Golkar dan Gerindra Tabanan untuk pemilu 2024. Pendaftaran pun dilakukan secara sederhana diiringi denga
مزید پڑھ »
Gugat UU KPK, Nurul Ghufron Minta Jabatan Pimpinan KPK Menjadi 5 TahunWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membenarkan dirinya memperbaiki isi uji materi atau judical review Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK)
مزید پڑھ »