Ekonom menilai negara menanggung risiko dari keputusan menjadi APBN sebagai jaminan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Penjaminan diberikan terhadap seluruh kewajiban keuangan PT KAI yang timbul akibat pembengkakan biaya proyek tersebut, baik pokok pinjaman, bunga atau biaya lain yang timbul akibat utang-utang tersebut."Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.
PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. "Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya. Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana."Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, Ini Kata Sri Mulyani!Sri Mulyani menjelaskan latar belakang munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Kereta Cepat.
مزید پڑھ »
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru, APBN Kini Bisa Jadi Jaminan Utang Kereta CepatAturan ini juga menyinggung peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memastikan proyek KCJB dapat terselenggara
مزید پڑھ »
Utang Kereta Cepat Dijamin APBN, Sri Mulyani Yakin KAI Bisa BayarPemerintah memutuskan untuk menjamin utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan APBN.
مزید پڑھ »
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akhirnya Dijamin APBNMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait keputusannya untuk menjamin utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) melalui APBN.
مزید پڑھ »
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-BandungKomite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
مزید پڑھ »
Heboh APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, Staf Menkeu: Bukan yang Pertama KaliStaf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengungkapkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 bukan pertama kalinya diberlakukan, sebelumnya telah ada untuk berbagai proyek infrastruktur yang digarap BUMN.
مزید پڑھ »