Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip Kepantasan
" dan Kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sapta Karsa Hutama," kata Ketua sekaligus anggota MKMK I Dewa Gede Palguna membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis .Anwar Usman dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis."Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Terlapor," tegas Palguna.
Dalam konferensi pers pada 8 November 2023 lalu, Anwar Usman tak terima dicopot dari jabatan Ketua MK. Paman dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka itu merasa difitnah. Bahkan, Anwar Usman menyatakan tidak akan mengorbankan martabat dan kehormatannya, serta pengabdiannya sebagai hakim konstitusi untuk meloloskan calon tertentu.Akibat pernyataannya itu, Anwar Usman dilaporkan ke MKMK oleh advokat Zico Leonard ke MKMK.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
MKMK Putuskan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik Soal jadi Ketum Persatuan Alumni GMNIMKMK memutuskan hakim konstitusi Arief Hidayat tidak melanggar kode etik terkait kedudukannya sebagai Ketum PA GMNI.
مزید پڑھ »
Meski Jabat Ketua PA GMNI, MKMK Nyatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat Tak Langgar EtikHakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait kedudukan Hakim
مزید پڑھ »
DKPP Putuskan 587 Kasus Pelanggaran Kode Etik di Pemilu 2024JPNN.com : Jumlahnya cukup banyak, DKPP telah memutuskan sebanyak 587 perkara kasus pelanggaran kode etik pada Pemilu 2024.
مزید پڑھ »
Bawaslu Temukan 266 Kasus Pelanggaran Kode Etik dalam Pelaksanaan Pemilu 2024Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya telah mencatat ada 266 kasus kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
مزید پڑھ »
Kasus Irman Gusman, Sidang DKPP Nyatakan Komisioner KPU Langgar Kode EtikMenurut DKPP, Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU seharusnya bisa memastikan seluruh tahapan pencalonan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
مزید پڑھ »