RUU PPRT mandek 19 tahun.
, sangat mendesak. Kita ingin penantian 19 tahun itu menjadi hasil dan telur itu pecah pada 16 Juni nanti," ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu .
Anwar mengatakan RUU PPRT yang diibuat pemerintah sebagai upaya menciptakan ketertiban profesi PRT. Ia yakin lahirnya UU PRT akan mampu menekan berbagai tindakan atau pelanggaran yang merugikan para pekerja rumah tangga."Saya rasa kita optimis sesuatu akan lebih jelas, mereka melakukan kesalahan atau tidak, karena sudah ada aturan. Jadi setelah 19 tahun, kita ingin ada kepastian hukum atau regulasi bagi profesi PRT," kata Anwar.
Ia menuturkan sejak 5 April-5 Mei 2023 telah diadakan 11 kali pertemuan 10 kementerian/lembaga terkait untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah RUU PPRT. Mulai dari Jala PRT, Komnas Perempuan, Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil, LPPPRT, serikat buruh, praktisi, akademisi, dan dinas dalam bidang ketenagakerjaan.Setelah melalui pembahasan, jumlah DIM PPRT bertambah dari semula 238 menjadi 367 DIM. Dari jumlah tersebut, 79 DIM merupakan substansi baru.
Ke-367 DIM RUU PPRT itu terdiri dari 239 DIM batang tubuh dan 128 DIM penjelasan."Hal ini yang mendorong pemerintah setelah menerima DIM dari DPR, kita bekerja cepat, gercep sat set, karena RUU PPRT ini memberi kepastian hukum," kata dia.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kemnaker Optimistis UU PPRT Mampu Tekan Pelanggaran PRTAnwar optimistis lahirnya UU PRT akan mampu menekan berbagai tindakan atau pelanggaran yang merugikan PRT.
مزید پڑھ »
Sekjen Kemnaker Optimistis UU PPRT Mampu Tekan Pelanggaran PRTSekjen Kemnaker Anwar Sanusi optimistis lahirnya UU PRT akan mampu menekan berbagai tindakan atau pelanggaran yang merugikan PRT.
مزید پڑھ »
Ahmad Sahroni Tanggapi Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun: Bingung bin Ajaib, MK sangat InspiratifPolitisi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengaku bingung terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun.
مزید پڑھ »
RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Gimik PolitikMasyarakat diharapkan fokus mengawal pembahasan substansi RUU Perampasan Aset. Ini penting agar tidak ada pihak-pihak tertentu memanfaatkannya sebagai gimik politik. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »
DPR Tak Larang Industri Rokok Elektrik dalam RUU Kesehatan, Cuma DiawasiAnggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan ketentuan zat adiktif yang dikategorikan sebagai narkotika dalam draft RUU Kesehatan harus ditentang.
مزید پڑھ »
Formata: RUU TNI Jadi Upaya untuk Menjawab Tantangan ZamanRUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai sebagai upaya memperkuat peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
مزید پڑھ »