Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong peningkatan pembentukan mal pelayanan publik (MPP) di ...
Plh. Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Faisal Syarif di Jakarta, Kamis .
Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri terus mendorong peningkatan pembentukan mal pelayanan publik di daerah karena diyakini sebagai wujud reformasi birokrasi pelayanan publik. Faisal menjelaskan, daerah yang belum membentuk MPP tersebut didominasi oleh daerah dengan kemampuan fiskal rendah. Kondisi itu disebut berpengaruh terhadap target pembentukan MPP, khususnya pemenuhan secara fisik.
Sementara itu, Direktur Plan-C Institute Budi Raharjo mengatakan, MPPI sudah diuji coba dan diterapkan di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu dan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Awas RI Krisis Tepung Terigu! Produksi Terancam Anjlok 50% Gegara IniPengusaha tepung terigu di dalam negeri mengeluhkan kendala impor yang bisa mengganggu produksi di dalam negeri.
مزید پڑھ »
Kawal Musrenbang di Riau, Kemendagri Sebut Pentingnya Pembangunan Berbasis PartisipatifJPNN.com : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pembangunan berbasis partisipatif.
مزید پڑھ »
Kemendagri dorong musrenbang sebagai wadah entaskan kemiskinan ekstremKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah provinsi (pemprov) untuk menjadikan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebagai wadah ...
مزید پڑھ »
Kemendagri Beberkan Capaian Kinerja Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni, Apa Hasilnya?Tim evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan apresiasi serta capaian kinerja Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni.
مزید پڑھ »
Kemendagri Panggil Sejumlah Pejabat Pemprov Malut Gegara Dualisme SekdaJPNN.com : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan menangani persoalan dualisme Sekda Pemprov Malut.
مزید پڑھ »