Pemerintah gelar voting dan hapus belanja wajib kesehatan lima persen di APBN.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan , Siti Nadia Tarmizi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan , Siti Nadia Tarmizi menyoroti banyaknya keluhan penghapusan pengeluaran wajib kesehatan di APBN sebesar lima persen dalam RUU Kesehatan. Dia mengatakan, selama usulan daftar inventarisasi masalah RUU Kesehatan ditampung, Kemenkes memang tidak menyiratkan angka spesisfik daritersebut. Siti menjelaskan, penyusunan anggaran dalam prosesnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan target dana serta langkah yang jelas.
"Terakhir, ada sistem informasi yang gak memonitoring realisasi anggaran baik APBN, maupun sumber APBD karena selama ini anggaran ini tidak dapat dimonitordi Jakarta, Jumat . Dia menjelaskan, meski tidak ada angka spesifik pengeluaran wajib di APBN, Kemenkes tetap mengupayakan berbagai pengaturan belanja kesehatan yang lebih baik. Siti memerinci, ke depan, akan ada perencanaan yang berbasis prioritas penyelesaiaan masalah dengan sifat lokal spesifik maupun target nasional. layanan kesehatan sejauh ini memang menjadi aral di Panja RUU Kesehatan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Pemerintah Didesak Jelaskan Nonaktifnya 15 Juta Peserta BPJS KesehatanTEMUAN Ombudsman RI terkait nonaktifnya 15 juta warga dari kepesertaan BPJS Kesehatan atau tidak lagi menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus dijelaskan oleh pemerintah.
مزید پڑھ »
Mentan: Pertanian jadi Penopang Ekonomi Nasional selama 3 Tahun Pandemi Covid-19Mentan mengimbau pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan APBN maupun APBD dalam memajukan sektor pertanian.
مزید پڑھ »
Pengeluaran Wajib 5 Persen APBN Dihapus Dalam RUU Kesehatan, PKB: Kami Minta MaafPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyayangkan keputusan penghapusan mandatory spending (pengeluaran wajib) APBN minimal 5 persen dalam RUU Kesehatan.
مزید پڑھ »
Rusia Desak AS Jelaskan Penggunaan Senjatanya di UkrainaRusia mendesak AS harus memberikan jawaban konkret terkait senjatanya yang digunakan Ukraina.
مزید پڑھ »
Negara Sering Terbebani Masalah Kesehatan Akibat Dampak Buruk Tembakau |Republika OnlineKota Bandung raih penghargaan kawasan tanpa rokok dari Kemenkes.
مزید پڑھ »
Respons KPK, Tim Sri Mulyani Jelaskan Tersangka Kasus Rp349 TKemenkeu membeberkan rincian dari 16 tersangka dan terpidana kasus transaksi mencurigakan Rp 349 triliun hasil penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
مزید پڑھ »