Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menandatangani nota kesepahaman
MAHKAMAH Konstitusi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menandatangani nota kesepahaman terkait penguatan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan kementerian dan lembaga melalui pengkajian kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan berdasarkan konstitusionalisme.
Merujuk pada dokumen nota kesepahaman, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus MoU, di antaranya terkait pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan berdasarkan konstitusionalisme yakni untuk penguatan kelembagaan di antara keduanya.
Mahfud berharap agar Mou ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. “Saudara Sekjen dan Saudara Sesmenko, laksanakan ini dengan sebaik-baiknya, karena sangat berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia,” pesan Mahfud.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi, Buruh Lakukan Aksi Unjuk RasaMassa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi ini bertepatan dengan pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi terkait gugatan atas UU Ciptaker. Dalam aksinya, massa meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan atau mencabut Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
مزید پڑھ »
Demo UU Cipta Kerja, Massa Buruh Bakar Spanduk Ukuran Besar Bergambar 9 Hakim Mahkamah KonstitusiTak hanya itu, massa aksi ASSB juga membakar spanduk berukuran besar bergambar pejabat negara
مزید پڑھ »
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan UU Cipta Kerja, KSPSI: Menyakiti Hati BuruhPresiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Undang-Undang Cipta Kerja.
مزید پڑھ »
DPR RI Resmi Usulkan Arsul Sani jadi Calon Hakim Mahkamah KonstitusiDPR RI resmi mengusulkan Arsul Sani menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2024 menggantikan posisi Wahiduddin Adams.
مزید پڑھ »
Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Terus Laksanakan UU Cipta Kerja Guna Memperkuat Perekonomian NasionalMK menilai proses pembentukan UU Cipta Kerja secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu UU Cipta Kerja tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
مزید پڑھ »
Said Iqbal Harap Hakim MK Cabut Omnimbus Law UU Cipta Kerja, Ingatkan Akan Ada Aksi LainnyaPresiden Partai Buruh Said Iqbal berharap Mahkamah Konstitusi (MK) cabut Omnimbus Law UU Cipta Kerja.
مزید پڑھ »