Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo menggelar Legal Expo 2023 di halaman kantor di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi ...
Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo Heni Susila Wardoyo memberikan sambutan pada Gorontalo Legal Expo 2023 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Selasa . ANTARA/Adiwinata Solihin
"Pelaksanaan kegiatan Legal Expo merupakan rangkaian semarak peringatan Kementerian Hukum dan HAM ke-78 Tahun 2023," ucap Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo. "Acara Legal Expo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo ini diharapkan akan menjadi wahana penting bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memahami lebih dalam tentang berbagai aspek Hukum dan HAM," ujar Heni.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Polisi Mengamankan 920 Karung Batu Hitam Ilegal, 11 Orang DiperiksaSatreskrim Polresta Gorontalo Kota Mengamankan Dua Kontainer Berisi Ratusan Karung Batu Hitam Ilegal
مزید پڑھ »
Bukti Junjung Tinggi Toleransi, Buddhayana Cultural Expo Dikunjungi 40 Ribu OrangPengunjung Buddhayana Cultural Expo di Pakuwon Mall Surabaya mencapai 40 ribu orang dan mayoritas berasal dari agama lain.
مزید پڑھ »
Viral Santriwati Bawa Laras Panjang, Pihak Ponpes Klaim Kegiatan LegalPihak pondok pesantren Baitul Quran Al Jahra buka suara usai foto para santriwatinya yang menenteng senjata laras panjang viral di media sosial.
مزید پڑھ »
Simak Daftar 102 Pinjol Legal Berizin OJK Terbaru 2023Dilansir dari laman OJK, Selasa (1/8/2023) berikut daftar lengkap pinjol legal sampai 9 Maret 2023.
مزید پڑھ »
Wakil Ketua DPR ajak perantau bangun kampung halamanWakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel mengajak para perantau asal Gorontalo dan keturunannya untuk membangun kampung halaman.
مزید پڑھ »
MK Tolak Gugatan Pembatasan Masa Jabatan Ketum ParpolMajelis Hakim MK menilai, para pemohon gugatan masa jabatan ketua umum partai politik tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
مزید پڑھ »