KPK menjelaskan bahwa tidak semua laporan dari PPATK bisa ditindaklanjuti karena ada batasan kewenangan.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi kritik Komisi III DPR terkait dengan penanganan laporan hasil analisis yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan .
"Walau kami yakin penilaian tersebut bukan untuk KPK, hal tersebut bisa dibuktikan dari kinerja respon LHA PPATK oleh KPK yang menjadi penilaian untuk kepesertaan Indonesia dalam FATF [Financial Action Task Force]," ucap Ghufron, Kamis . "Seandainya pun diserahkan dalam kapasitas tembusan untuk dimonitor, seperti halnya kasus LHA PPATK RAT [Rafael Alun Trisambodo] yang disampaikan kepada KPK tahun 2013, itu untuk dimonitor oleh KPK tetapi tertujunya bukan KPK," terang Ghufron.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Tak Semua Temuan PPATK Bisa Diusut KPKKPK tidak bisa menindaklanjutii semua laporan dari PPATK.Pasalnya mereka memiliki keterbatasan kewenangan.
مزید پڑھ »
Tidak Seluruh Temuan PPATK Dapat Ditangani KPKKPK menerangkan, tidak seluruh temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dapat ditangani lebih lanjut oleh KPK.
مزید پڑھ »
KPK Periksa Kepala BPN Jakarta Timur, Dewas KPK Periksa Direktur PenyelidikanBuntut istri pamer gaya hidup mewah di media sosial, Kepala BPN Jakarta Timur dan Direktur Penyelidikan KPK diperiksa di Gedung KPK untuk klarifikasi laporan harta kekayaan. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »
Firli Bahuri dan Jajaran KPK Ulangi Berkegiatan di Hotel Mewah, Berikut Sederet Kontroversi Ketua KPK ItuFirli Bahuri dan KPK belakangan mendapat sorotan karena melakukan kegiatan di hotel bintang 5. Ternyata bukan kali pertama dilakukannya.
مزید پڑھ »
Soal Temuan Rp300 Triliun, PPATK: Tidak Bisa Diterjemahkan Tindak Pidananya, Itu Terjadi di KemenkeuPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluruskan temuan transaksi mencurigakan Rp300 triliun lebih di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
مزید پڑھ »