kepala BPKP mencatat, penyelesaian permasalahan yang ada di instansi pemerintah menjadi tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Akhirnya, malah berujung pada penyelesaian di ranah penegak hukum.
Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh mengungkap pihaknya kerap mendapat penolakan terkait kegiatan pengawasan di Kementerian dan Lembaga. Bahkan, tindak lanjutnya pun dinilai lambat.
"Tantangan utama yang kami hadapi dalam pelaksanaan pengawasan intern adalah upaya pengawalan dan pendampingan belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh pimpinan Kementerian/Lembaga dan Daerah. Di lapangan, masih kerap terjadi penolakan atau penghalangan terhadap upaya pengawalan yang kami rancang untuk dilakukan sejak tahap awal program/kegiatan," ujar dia dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu .
"Dampaknya, pencegahan permasalahan menjadi tidak optimal. Dalam hal ini, program/kegiatan terlanjur terkena permasalahan akuntabilitas sehingga terkadang penyelesaiannya harus melalui upaya penegakan hukum," kata dia. "Kami berharap komitmen pimpinan K/L/D dalam memberikan akses terhadap pengawasan intern serta menindaklanjuti rekomendasi, dapat ditingkatkan," pintanya.
"Kenapa saya juga cek ke lapangan, turun ke bawah, saya pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat. Karena kita lemah di sisi itu, jika tidak diawasi, jika tidak dicek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati-hati, kita lemah di situ," ujarnya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan , di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu .
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Curhat Jokowi, Anggaran Masih Bocor Sana Sini Meski Dipelototi BPKPPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut penggunaan anggaran di berbagai lini masih mengalami kebocoran. Padahal penggunaan anggaran sudah diawasi termasuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
مزید پڑھ »
Dewan Usul BPKP dan Kejati DKI Audit Keuangan PAM Jaya |Republika OnlineGilbert menyoroti temuan aset tetap milik PAM Jaya yang nominalnya tak wajar, Rp 40.
مزید پڑھ »
Jokowi minta BPKP arahkan belanja K/L-Pemda agar konkret tak absurdJokowi memerintahkan BPKP untuk mengarahkan belanja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menjadi konkret dan produktif, serta tidak untuk program-program absurd.
مزید پڑھ »
BPKP Diminta Awasi Penggunaan APBN-APBD Agar Produktif |Republika OnlinePenggunaan anggaran diminta tidak hanya untuk perjalanan dinas dan rapat.
مزید پڑھ »
Jokowi Pastikan Pegawai BPKP Dapat Tukin 100 PersenPresiden Jokowi sudah menandatangani peraturan presiden (Perpres) soal tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
مزید پڑھ »
BPKP Soroti 58 Proyek Strategis Nasional Belum JalanBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan sektor infrastruktur menjadi salah satu dari tiga sektor program pemerintah yang belum optimal.
مزید پڑھ »