Keputusan Impor KRL Bekas Masih Dikaji, Luhut: Semua Berbasis Data TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan impor kereta rel listrik atau impor KRL bekas dari Jepang belum diputuskan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keputusan tersebut akan berbasis data yang ada.'Jadi semua yang kita lakukan basisnya data. Saya ulangi ya, semua keputusan yang kami buat basisnya data,' ujar Luhut pada awak media di Hotel Mulia, Jakarta pada Selasa, 30 Mei 2023.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengaku tengah menunggu data final dari PT Industri Kereta Api dan PT Kereta Commuter Indonesia .'Dari INKA, soal berapa besar kemampuan memproduksi gerbong,' ujar Erick Thohir ketika ditemui di kantornya, Kamis, 25 Mei 2023.Data lainnya adalah soal kenaikan jumlah penumpang dari KCI.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kelanjutan Impor KRL Bekas dari Jepang Tergantung Menteri LuhutMenteri Luhut mengaku belum pernah mendengarkan laporan langsung soal audit impor KRL bekas.
مزید پڑھ »
Soal Impor KRL Jepang, Menko Luhut Ingin Dengar Dulu Laporan BPKP |Republika OnlineLuhut akan melakukan rapat dengan BPKP terkait impor KRL dari Jepang.
مزید پڑھ »
Jumlah Penumpang Ditarget Tembus 2 Juta Orang, Impor KRL Bekas Jadi?KAI Commuter memiliki tiga opsi dalam mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna KRL Commuter Line, termasuk impor KRL bekas
مزید پڑھ »
Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal RI Impor Beras 2 Juta TonPresiden Jokowi buka suara soal keputusan impor beras sebanyak 2 juta ton pada 2023 ini.
مزید پڑھ »
Kontroversi Pajak Impor Emas Batangan Muncul Karena Aturan yang MultitafsirPengamat menilai munculnya kontroversi soal pajak impor emas batangan karena aturan yang multitafsir.
مزید پڑھ »
Negara Barat Tetap Impor Migas Rusia Lewat Jalur Rahasia - Tribunnews.comUE menyarankan untuk melarang kapal yang melanggar sanksi terhadap minyak Rusia memasuki pelabuhan dan perairan UE sebagai bagian dari paket sanksi
مزید پڑھ »