Elaborasi mengenai Sirekap dinilai tidak perlu dan menjadi buang-buang waktu. KPU dinilai tidak mampu membantah semua dalil ke Mahkamah Konstitusi. Ahli dan saksi yang dihadirkan membahas Sirekap, sementara dalil-dalil lain tidak terjawab.
Suasana sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum pemilihan presiden dalam Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis . Agenda sidang adalah mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum selaku termohon, tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pihak terkait. Selain itu, sidang juga mendengarkan keterangan dari Badan Pengawas Pemilu selaku pemberi keterangan.
Sirekap bukan poin inti yang seharusnya dibantah oleh KPU jika mengacu pada dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Hal ini membuat KPU terlihat seperti buang-buang waktu menjelaskan sesuatu yang tak perlu.Pengajar hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari, berbicara sebagai narasumber dalam acara ”Dalil Kecurangan Pemohon PHPU Pilpres 2024: Mungkinkah Dibuktikan”, di Jakarta, Jumat, .
Bahkan, kalau dilihat ujung dari keterangan si vendor yang mengatakan bahwa aplikasi ini tidak untuk jangka panjang, tidak akan berusia panjang, dan juga karena sumber daya manusia di daerahnya yang berbeda-beda. Ini, kan, semacam mengatakan bahwa alat ini tidak efektif untuk membantu. Sirekap tersebut juga dipertanyakan oleh kuasa hukum tim pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hotman Paris Hutapea mempertanyakan pembahasan Sirekap yang dikonfirmasi tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi suara secara manual dan berjenjang. Hal senada juga diungkapkan oleh Otto Hasibuan yang juga menekankan tidak terpengaruhnya hasil rekapitulasi manual oleh data Sirekap.
”Terkait independensi KPU, tidak ada intervensi dari siapa pun kepada KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu. Semua proses juga dilakukan secara terbuka,” kata Hasyim.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Tim Hukum Amin Anggap Penjelasan Ahli KPU soal Sirekap ParadoksSistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencatat dan mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS dianggap
مزید پڑھ »
KPU Pusat Bantah KPU Papua Jemput Paksa Komisioner KPU JayapuraKPU pusat membantah berita yang mengutip Ketua KPU Papua Steve Dumbon yang mengaku menjemput paksa komisioner KPU Kota Jayapura untuk pelaksanaan pleno.
مزید پڑھ »
Eks Wakapolri Sebut KPU Tidak Kebal Hukum, Polisi Bisa Periksa IT Sirekap Selidiki Dugaan Penggelembungan SuaraDia mengingatkan, KPU tidak punya kekebalan, sama dengan warga negara lain di mata hukum, sehingga polisi bisa memeriksa sistem IT Sirekap.
مزید پڑھ »
Desak Audit Sirekap, Mahfud: Penting Agar KPU ke Depannya Tidak Ugal-ugalanKali ini, dorongan untuk melakukan audit forensik disuarakan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD.
مزید پڑھ »
Soal Server Sirekap Disimpan di Luar Negeri, Saksi KPU Tegas: Itu Tidak BenarBerita Soal Server Sirekap Disimpan di Luar Negeri, Saksi KPU Tegas: Itu Tidak Benar terbaru hari ini 2024-04-03 12:34:30 dari sumber yang terpercaya
مزید پڑھ »
Soal Server Sirekap di Luar Negeri, Ahli KPU: Tidak Benar!akar Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) Yudistira Dwi Wardhana menampik server aplikasi Sirekap berada di luar negeri.
مزید پڑھ »