'Ya, harus (siap). Kewajiban hukum,' Ketua Hakim MK Anwar Usman menyatakan siap menerima permohonan uji materi dari kelompok masyarakat terhadap UU Kesehatan.
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memberikan keterangan usai Malam Puncak Penganugerahan Hoegeng Awards 2023 di Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat .
"Ya, harus . Kewajiban hukum," kata Anwar Usman usai menghadiri Malam Puncak Penganugerahan Hoegeng Awards 2023 di Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat. "Kalau ada, ya, kami harus menerima dan harus memeriksa dan kemudian harus memutuskan. Bagaimana keputusannya? Itu tunggu, ya," kata Anwar Usman.Sebelumnya, Selasa , Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi UU dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kementerian Kesehatan pun telah menggelar 1.200 agenda diskusi yang melibatkan 27.000 peserta dari para pemangku kepentingan hingga menghasilkan 6.011 masukan terkait RUU Kesehatan.Merespons pengesahan UU Kesehatan itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia bersama empat organisasi profesi tenaga kesehatan menempuh langkah hukum berupa pengajuan uji materi atas UU Kesehatan ke MK.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Ketua PB IDI, Adib Khumaidi Sayangkan Peran Organisasi Hilang dalam UU Kesehatan!Pengesahan RUU Kesehatan menjadi UU diwarnai unjuk rasa sejumlah organisasi profesi tenaga kesehatan.
مزید پڑھ »
OP Kesehatan Masih Tunggu Draf Resmi UU Kesehatan sebelum Ajukan JRKETUA Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan organisasi profesi (OP) kesehatan masih menunggu draft resmi Undang-Undang Kesehatan baru
مزید پڑھ »
DPR Sebut Nakes Harusnya Senang dengan Hadirnya UU KesehatanKomisi IX DPR menyayangkan aksi demo penolakan UU Kesehatan yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan (Nakes).
مزید پڑھ »
KPK Dalami Peran Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Saat Urus PerkaraKomisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami peran Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan memengaruhi hakim dalam mengurus suatu perkara.
مزید پڑھ »
Hakim Agung Gazalba Saleh dituntut 11 tahun penjaraTerdakwa perkara suap pengurusan perkara yakni Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleg dituntut 11 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan ...
مزید پڑھ »
Hakim Agung Gazalba Saleh Dituntut 11 Tahun Penjara!Hakim agung nonaktif Gazalba Saleh dituntut pidana penjara 11 tahun dan denda Rp 1 miliar dalam kasus pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung,
مزید پڑھ »