Berita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
MENJELANG pendaftaran capres dan cawapres, MK seperti seolah-olah sedang mengejar target. Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pengucapan putusan uji materiil pasal 169 huruf q UU nomor tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di ruang sidang pleno, gedung MK, Jakarta, Senin . Pasal yang digugat mengatur soal batas usia minimal capres-cawapres, yakni 40 tahun dan tidak mengatur batas usia maksimal capres-cawapres.
Setelah perkara yang digugat PSI, Partai Garuda, dan tiga kepala daerah, MK mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan seorang mahasiswa Bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas memilih Arif Suhudi, Utomo Kurniawan, dkk sebagai kuasa hukumnya. Permohonan ini diterima MK pada 3 Agustus 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan oleh Ragil Setyo Cahyono, Koordinator Nasional Koalisi Aktivis Muda. "Putusan MK tidak boleh bersifat menguntungkan kepentingan individu tertentu. Itu melanggar asas erga omnes atau memberikan ruang kepada seseorang secara individu. Ini politis," ucapnya.Walaupun dalam pertimbangan MK disebutkan bahwa kebijakan hukum terbuka masih dipergunakan, ia menilai hal tersebut hanya dipergunakan sebagai benteng argumentasi semata.
Sangat sulit menilai putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia capres-cawapres tidak terjadi konflik kepentingan. Sebab ruang politik yang ada saat ini menampilkan saling berkelindan satu sama lain. Ini dimulai dari posisi hakim ketua MK yang menjadi majelis dalam gugatan ini punya hubungan kekerabatan sebagai paman dengan Wali Kota Solo.
Selain itu, Saldi menilai ada hakim yang terkesan terlalu bernafsu ingin perkara ini cepat diputus. Saldi menilai sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong mengabulkan sebagian seperti tengah berpacu dengan tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ragil menilai dari pernyataan hakim Saldi Isra itu tampak bahwa keputusan ini terkesan untuk melenggangkan kekuasaan putra mahkota.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Komisi V DPR Tinjau Renovasi Rumah Betang Lunsa Hilir di Kapuas Hulu, KalbarBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »
Lantik 1.242 Wisudawan, Unas Siapkan Lulusan Berkualitas dan Kuasai TeknologiBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »
Dalam Sepekan Afghanistan Diguncang Tiga Gempa BesarBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »
Polisi Ungkap Napi Pemasok Narkoba dari dalam Lapas di Jakarta UtaraBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »
Australia Abaikan Hak Suku AboriginBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »
Warga Dikejutkan Spanduk Kritisi Mahkamah Konstitusi Terpasang di Jalan Kota BogorBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »