Koalisi sipil mendesak DPR RI melakukan hak angket guna mendalami dugaan Presiden Jokowi menyalahgunakan data intelijen.
. Mereka pada kesempatan itu juga melayangkan surat permintaan untuk beraudiensi dengan Komisi I dan Komisi III DPR terkait kasus tersebut.
Hak Angket DPR merupakan hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terkait pelaksanaan undang-undang. Beberapa organisasi sipil yang tergabung dalam Koalisi antara lain, KontraS, Perludem, Imparsial, dan PBHI.Dimas menilai pernyataan Presiden yang mengantongi data intelijen soal jeroan partai telah melenceng dari prinsip berdemokrasi. Menurut dia, Presiden juga telah melanggar netralitas dan imparsialitasnya sebagai kepala negara.
"Di dalamnya sama sekali tidak memuat soal data-data yang pada akhirnya berkaitan dengan partai politik, dan juga data-data yang harusnya ini tidak masuk dalam konteks koridor, tugas pokok dan fungsi dari BIN sendiri," kata Dimas.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Koalisi Masyarakat Sipil Audiensi dengan Komisi II DPR, Adukan Kejaganggalan Penunjukan Pj Kepala DaerahMenurutnya, dalam konteks penunjukan seorang kepala daerah dalam hal ini Pj seharusnya mengedepankan vetting mechanism atau bentuk prinsip merit system.
مزید پڑھ »
Cawapres Ganjar Diputuskan Para Ketua Umum Partai Koalisi dan Jokowi, Kata Wakil Ketua TPNWakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo menyebutkan Jokowi ikut berperan dalam menentukan sosok bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo.
مزید پڑھ »
Fahri Hamzah: Rapat Koalisi Indonesia Maju Bahas Keberlanjutan Program JokowiSejumlah sekretaris jenderal dan wakil ketua umum partai politik KIM bertemu di kantor pusat Partai Golkar untuk membahas melanjutkan program pemerintahan Jokowi.
مزید پڑھ »
Narasi Perubahan Demokrat Dievaluasi Jika Gabung Koalisi Prabowo, Ganti Bicara Keberlanjutan Program JokowiKoalisi Indonesia Maju (KIM) akan mengevaluasi narasi perubahan yang dibawa Partai Demokrat jika mendukung bacapres Prabowo Subianto.
مزید پڑھ »
Ketua DPR: APBN terakhir Jokowi pada 2024 untuk rakyatKetua DPR RI Puan Maharani berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang merupakan APBN terakhir Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo ...
مزید پڑھ »
Bertemu Komisi II DPR, ICW Adukan Kejanggalan Penunjukkan Pj Kepala DaerahKomisi II DPR akan memberikan atensi terhadap masukan atau aspirasi yang disampaikan ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil terkait penunjukan Pj yang dinilai tidak transparan dan akuntabel.
مزید پڑھ »