Kemenpan-RB maupun Kemendagri berharap, dapat segera mengatasi semua permasalahan terkait tantangan yang ada di daerah.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo , sudah tak ada lagi ego sektoral. Karena kalau kita sama-sama kukuh soal kewenangan yang rugi itu user-nya alias masyarakat. Maka dari itu, perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemda dalam mengakselerasi reformasi birokrasi di daerah,” kata Anas.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro menuturkan bahwa terdapat sejumlah aspirasi dari ASN daerah yang perlu diakomodasi dan diselesaikan bersama. “Kami sepakat untuk menggunakan satu pintu saja. Artinya, pelayanan ketiga instansi pemerintah antaraSuhajar menambahkan, upaya itu diperlukan untuk mempermudah, mempercepat, dan mensinergikan ketiga instansi pemerintah tersebut dalam melayani ASN di daerah.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kemenpan-RB dan KPK Lakukan Peninjauan Optimalisasi Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai | Republika OnlinePelayanan publik yang inklusif dan ramah kelompok rentan menjadi urgensi.
مزید پڑھ »
Kabar Baik, KemenPAN-RB Menyetujui Usulan Penyesuaian Tukin ASN KemenagKabar baik, KemenPAN-RB menyetujui usulan penyesuaian tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN) Kemenag.
مزید پڑھ »
Tunjangan Kinerja ASN Kemenag Naik Jadi 80 PersenASN di lingkungan Kementerian Agama menerima kenaikan tunjangan kinerja menjadi 80 persen. Menteri Agama Yaqut Cholil mengatakan, KemenPANRB menyetujui usulan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) dari Kemenag. Nasional TunjanganKinerja
مزید پڑھ »
Tak Cuma PNS, Tukin Menteri PAN-RB, PPN & Kepala BPKP Naik hingga Rp 62,3 JutaPresiden Jokowi menaikkan tukin untuk menteri dan PNS di Kemenpan-RB, Bappenas, dan BPKP. Jadi segini naiknya.
مزید پڑھ »
Tampung Usulan Topik Penelitian dari Daerah, Kepala BSKDN Imbau Daerah Lain Lakukan Langkah Serupa - Jawa PosBSKDN Kementerian Dalam Negeri telah menerima sejumlah usulan topik penelitian dari berbagai daerah termasuk komponen Kemendagri.
مزید پڑھ »
Kemendagri: Camat dan Lurah Harus Netral di Pemilu 2024Data KASN mencatat pelanggaran netralitas yang melibatkan camat dan lurah beserta jajarannya pada Pilkada Serentak 2020 sebanyak 189 pelanggaran atau 11,9 persen. CNNIndonesia detiknetwork
مزید پڑھ »