Polemik seragam SMA/SMK mahal di sejumlah sekolah di Jawa Timur (Jatim) tampaknya belum selesai.
Hearing yang digelar di ruang rapat Komisi E DPRD Jatim pada Senin, 31 Juli 2023, terkait mahalnya harga seragam sekolah untuk siswa baru di beberapa SMA/SMK di Jatim. – Polemik seragam SMA/SMK mahal di sejumlah sekolah di Jawa Timur tampaknya belum selesai. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi mengatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bisa melakukan upaya penganggaran untuk menjawab keresahan masyarakat dengan memberikan kain seragam gratis pada tahun ajaran 2024-2025.
Menurut Mathur, tidak ada salahnya jika gubernur Jatim mengambil kebijakan untuk menjawab keresahan masyarakat dengan menyediakan seragam gratis dibiayai APBD Jatim.Advertisement
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kepala Dindik Jatim-Kepsek SMA SMK Wajib Jadi Orang Tua Asuh Siswa Tak MampuDinas Pendidikan Jatim memiliki program menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kurang mampu yang tidak bisa melanjutkan pendidikan jenjang SMA SMK.
مزید پڑھ »
Polemik Kekosongan Bangku SMK hingga Seragam Mahal di Jatim Harus DiselesaikanTak hanya seragam, banyaknya bangku sekolah kosong menjadi masalah yang dibahas oleh DPRD Jawa Timur dan dinas terkait. Harapannya, hal ini tidak mengganggu kualitas pendidikan di Jatim. Nusantara AdadiKompas
مزید پڑھ »
Pengamat Sarankan Ganjar Pilih Ridwan Kamil atau Khofifah Jadi Cawapres'Harus diakui berdasarkan riset kami, Ganjar tertinggal dengan Prabowo di Jawa Barat dan Jawa Timur,' katanya.
مزید پڑھ »
Penetapan Tersangka Kabasarnas Tuai Polemik, KPK: Alat Bukti Sudah Cukup!Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan penetapan Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Basarnas sudah melewati tahapan yang cukup.
مزید پڑھ »
Polemik Kasus Kabasarnas, Permintaan Maaf KPK Dianggap Merusak SistemKoalisi masyarakat sipil menilai permintaan maaf dari KPK dalam polemik kasus Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi justru merusak sistem.
مزید پڑھ »