Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan ...
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin . ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am
"Terlepas dari apapun hasil pemilu kemarin, sebagai sebuah bangsa yang ingin terus maju dan berkembang, memang kita harus senantiasa melakukan evaluasi dan penyempurnaan pada sistem politik, termasuk pemilu kita," kata Doli kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
“Kami di Komisi II pada awal periode ini sudah mengusulkan agar adanya penyempurnaan UU Pemilu,” ujarnya. “Pada awal periode pemerintahan baru nanti merupakan momentum untuk kembali melanjutkan dan mengkonkretkan penyempurnaan itu,” kata dia.Sebelumnya, Senin , Ketua MK Suhartoyo mengatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU , maupun Peraturan Bawaslu.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
DPR Sahkan UU DKJ, Jakarta Tak Lagi DKI!Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) resmi disahkan jadi Undang-Undang.
مزید پڑھ »
KPU: Penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah sesuai undang-undangAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengeklaim penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam ...
مزید پڑھ »
Paripurna DPR setujui RUU Daerah Khusus Jakarta jadi undang-undangRapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi ...
مزید پڑھ »
Ditolak PKS, DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang-UndangBerita Ditolak PKS, DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang-Undang terbaru hari ini 2024-03-28 13:16:24 dari sumber yang terpercaya
مزید پڑھ »
DPR Sahkan RUU Desa Jadi Undang-Undang, Atur Perpanjangan Masa Jabatan KadesRapat paripurna DPR RI hari ini telah menyetujui pengesahan RUU Desa menjadi undang-undang. Sejumlah perubahan krusial disahkan dalam revisi UU Desa ini, antara lain terkait masa jabatan Kades menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.
مزید پڑھ »
Ditolak PKS, DPR Sahkan RUU DKJ Menjadi Undang-UndangDPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang RUU Daerah Kekhususan Jakarta DKJ menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna
مزید پڑھ »