Komisi Informasi Provinsi Bali, memutuskan dalam sidang sengketa informasi publik, menolak permohonan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali atas PT Dewata Energi Bersih (DEB).
KOMISI Informasi Provinsi Bali, memutuskan dalam sidang sengketa informasi publik, menolak permohonan Wahana Lingkungan Hidup Bali atas PT Dewata Energi Bersih . Sebelumnya Walhi mengajukan sengketa informasi, setelah tuntutan untuk mendapatkan akses dokumen feasibility study proyek terminal khusus LNG Sidakarya tidak digubris PT DEB dan pihak-pihak terkait di Pemerintahan Provinsi Bali.
Dalam amar putusannya, "Menyatakan termohon bukan badan hukum publik sehingga tidak dapat termohon dalam sengketa ini," kata Ketua Majelis Komisioner Dewa Nyoman Suardana di gedung Komisi Informasi Provinsi Bali, Jumat , di kawasan Renon, Denpasar. Walhi berpendapat dalam petitumnya, mengingat ada share saham 20% oleh Perumda Provinsi Bali, Walhi menyebut PT DEB termasuk badan hukum publik yang wajib tunduk kepada Undang-undang Kebebasan Informasi Publik.
Namun, majelis komisioner berpandangan dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan catatan Anggaran Dasar Perseroan yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, PT DEB ialah badan hukum swasta nasional yang bersifat privat. Karenanya, ia tidak tunduk kepada aturan kebebasan informasi, seperti dibacakan oleh Anggota Majelis Komisioner Ni Luh Candrawati Sari.
"Sikap Walhi ini aneh. Mereka terus menerus mendesak semua pihak terkait untuk mendapatkan dokumen feasibility studi PT DEB. Padahal itu dokumen komersial yang bisa digunakan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan," kata penasihat hukum PT DEB, Hendri Pandiangan, dalam keterangan tertulis, Sabtu .Walhi Bali terus berupaya 'menggagalkan' proyek pembangunan tersus LNG Sidakarya, termasuk dengan pelaporan sengketa informasi.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Polda Sumut Dalami Informasi AKBP Achiruddin Hasibuan Punya Istri Lebih dari SatuPolda Suuta melalui Itwasda Polda Sumut dan Bidang Propam Polda Sumut akan mendalami kabar kalau AKBP Achiruddin Hasibuan diduga memiliki istri lebih satu orang
مزید پڑھ »
Pangeran Harry Tuduh Penyiar Inggris Gali Informasi Ilegal Putri DianaPangeran Harry mengeklaim penyiar kenamaan Piers Morgan berperan mendorong dan menyembunyikan penargetan ilegal Putri Diana.
مزید پڑھ »
OJK Siap Bangun Pusat Informasi Keuangan Terpadu DesaOJK siap membangun Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa (PIKD) yang merupakan bagian dari Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).
مزید پڑھ »
OJK Bakal Bangun Pusat Informasi Keuangan Terpadu DesaOJK akan terus memperkuat inklusi keuangan di perdesaan dengan memperbanyak akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang sesuai seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), pendanaan Securities Crowdfunding (SCF) dan lain-lain.
مزید پڑھ »
Keterbatasan Akses Informasi Picu Penyebaran HoaksPALANGKA RAYA- Maraknya hoaks di masyarakat dipicu oleh belum meratanya percepatan digitalisasi di suatu daerah. Hal ini merupakan imbas dari belum meratanya infrastruktur jaringan internet di sejumlah daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, d
مزید پڑھ »
Informasi Gedung DPRD DKI Kebakaran Ternyata Hanya Laporan Palsu |Republika OnlineKabar yang menyebutkan Gedung DPRD DKI Jakarta kebakaran ternyata hanya laporan palsu
مزید پڑھ »