Dalam RUU Perampasan Aset, peran kejaksaan cukup besar. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah kapasitas kejaksaan untuk mengelola aset harus ditingkatkan, baik dari sisi anggaran maupun SDM. Polhuk AdadiKompas
Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi , Badan Narkotika Nasional , dan penyidik pegawai negeri sipil. Sementara Pasal 17 mengatur norma kewenangan Jaksa Agung untuk menerima aset tindak pidana yang telah disita oleh penyidik beserta dokumen pendukungnya.
Menurut Barita, tugas tersebut sejalan dengan tugas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pada Pasal 30A disebutkan bahwa kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
Di sisi lain, kata Barita, selama ini Kejagung telah memiliki pengalaman menangani kasus korupsi dengan kerugian negara triliunan rupiah, antara lain kasus Asuransi Jiwasraya, kasus Asabri, serta kasus PT Duta Palma Group. Di dalam kasus dengan kerugian keuangan negara triliunan rupiah tersebut, kejaksaan juga menyita dan merampas berbagai aset yang kemudian dikelola oleh Kejagung.
Peneliti di Kemitraan, Refki Saputra, berpandangan, dalam RUU Perampasan Aset, peran kejaksaan cukup besar karena terlibat mulai dari awal penyidikan sampai pengelolaan aset. Yang harus diperhatikan adalah kapasitas kejaksaan untuk mengelola aset harus ditingkatkan, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia.? Tentu harus dipastikan agar aset tersebut dikelola sehingga nilainya tidak turun,” kata Refki.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Surpres RUU Perampasan Aset Dikirim ke DPR RI |Republika OnlineSelain itu, ada empat pejabat yang akan bertugas membahas RUU tersebut.
مزید پڑھ »
Komisi III DPR: Bahas RUU Perampasan Aset Berdasarkan Perdebatan Hukum, Bukan Perdebatan PolitisAnggota Komisi III DPR, Taufik Basari, menilai RUU Perampasan Aset harus ketat mengatur jaminan proses hukum yang jujur dan adil. Direktur Program Kemitraan Rifqi Assegaf menilai RUU sudah memberi rambu cukup memadai. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »
Sekjen DPR: Surpres RUU Perampasan Aset diterima DPR pada 4 MeiSekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset ...
مزید پڑھ »
DPR Akui Terima Surpres RUU Perampasan Aset, Akan Ditindaklanjuti Usai ResesSekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah dikirimkan ke DPR RI. Indra menyebut surpres tersebut diterima DPR pada 4 Mei 2023 lalu. Nasional RUUPerampasanAset
مزید پڑھ »
Sekjen DPR Benarkan Surpres RUU Perampasan Aset Sudah Diterima pada 4 MeiSekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membenarkan surpres RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah diterima oleh DPR RI pada Kamis (4/5/2023).
مزید پڑھ »
Surpres RUU Perampasan Aset Diteken Jokowi, Langsung Diserahkan ke DPRJokowi sudah menandatangani Surpres tentang RUU perampasan aset dan telah dikirimkan ke DPR.
مزید پڑھ »