Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan, Komisi X DPR belum satu suara bahkan belum membahas perihal Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 episode ke-26 yang tidak mewajibkan skripsi.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam program Merdeka Belajar episode ke-26.
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan, Komisi X DPR belum satu suara bahkan belum membahas perihal Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 episode ke-26. "Tapi dalam hal ini, keluarnya permen ini saya sendiri mendukung karena ini adanya penyederhanaan, yang tadinya akreditasi mungkin terbagi A, B, C gitu, Kalau yang C pasti udah dianggapnya, padahal kan mungkin belum tentu akreditasi C itu kualitas pendidikannya belum tentu rendah, tapi image di masyarakat kadang kalau C itu"ah sekolah pinggiran, sekolah kecil"," terangnya.
"Jadi bukan malah dengan adanya akreditasi yang terstandarnya hanya unggul dan terakreditasi dan tidak terakreditasi, kemudian ada standarnya unggul, terakreditasi internasional. Jadi kalau misalnya, prodinya sudah dapat pengakuan internasional itu juga sudah dianggap terakreditasi," kata dia.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Ketua Komisi II DPR Sepakat soal Peremajaan Usia Capres-CawapresKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia setuju terhadap penurunan batas usia pendaftaran capres dan cawapres dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun.
مزید پڑھ »
Ketua Komisi II DPR Usul Revisi UU Pemilu soal Batas Usia Capres Cawapres Diserahkan ke DPRKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar perubahan undang-undang yang mengatur batas minimal usia capres cawapres itu diserahkan kepada DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang.
مزید پڑھ »
Komisi II DPR Tak Masalah KPU Percepat Pendaftaran Capres-CawapresKomisi II DPR menanti kesiapan KPU menggelar rapat konsultasi untuk membahas tiga draf PKPU soal Pemilu 2024.
مزید پڑھ »
Komisi I DPR bahas BUMN industri pertahanan dengan kementerian/lembagaPanitia Kerja BUMN Industri Pertahanan (BUMNIP) Komisi I DPR RI membahas pengembangan holding perusahaan negara, bersama sejumlah kementerian dan lembaga ...
مزید پڑھ »
Komisi II DPR Tunggu KPU Jelaskan Usulan Memajukan Waktu Pendaftaran Capres-Cawapres Pilpres 2024Komisi II DPR menunggu kesiapan KPU untuk menjelaskan usulan memajukan waktu pendaftaran capres-cawapres Pilpres 2024 menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023.
مزید پڑھ »
Komisi VI DPR: Panja BUMN Karya itu Sudah Menjadi Sebuah KebutuhanKomisi VI DPR telah menerima pengaduan dari masyarakat. Dalam hal ini kontraktor yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka
مزید پڑھ »