Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen yang belum memadai.
Himmatul mengatakan hal ini masih dalam momentum harapan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, yang diperingati setiap 2 Mei lalu. Dia menambahkan, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen yang selama ini belum memadai.
Dia melihat masih terdapat guru-guru yang tidak mencapai kompetensi minimum. Begitu pula kompetensi dosen di perguruan tinggi yang masih rendah akibat ekosistem pendidikan kurang mendukung, antara lain beban tinggi administrasi dan gaji kurang memadai. Sebelumnya, hasil survei menunjukkan sebagian besar dosen mendapatkan gaji yang jauh dari kata layak. Akademisi yang juga dosen ilmu manajemen Universitas Indonesia , Kanti Pertiwi, mengatakan, mayoritas gaji dosen yang dikumpulkan dari 1.300 responden berada di kisaran Rp 2 juta hingga Rp 5 juta per bulan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Anggota Komisi II DPR minta pemerintah evaluasi seleksi PPPK Teknis'Banyak keluhan yang disampaikan oleh peserta ujian yang gagal dalam tes Seleksi Kompetensi PPPK Teknis 2022 karena passing grade (batas nilai minimal harus dipenuhi) yang tinggi sehingga banyak sekali formasi yang terancam tidak terisi,' ujar Guspardi.
مزید پڑھ »
Anggota Komisi VII DPR Protes Izin Ekspor Tembaga Freeport, Ini AlasannyaKomisi VII DPR bakal panggil Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk meminta penjelasan terkait perpanjang izin ekspor tembaga PT Freeport.
مزید پڑھ »
DPR Wanti-wanti, Satgas TPPU Rp 349 T Harus IndependenKomisi XI DPR mendukung dibentuknya Satgas TPPU untuk mengusut tuntas polemik transaksi janggal Rp 349 triliun.
مزید پڑھ »
DPR Minta WTO Pro Negara Berkembang dan Terbelakang | merdeka.comDelegasi DPR RI dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon yang didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez, dan Anggota BKSAP DPR RI Puteri Komarudin, Agustina Wilujeng, dan Linda Megawati.
مزید پڑھ »
DPR Nilai Pemerintah Lambat Selesaikan Kasus Penyekapan WNI di MyanmarKasus penyekapan korban TPPO di Myanmar sudah lama terjadi, sehingga idealnya pemerintah harus sudah memiliki road map untuk segera membebaskan WNI tersebut.
مزید پڑھ »
DPR Minta Pemerintah Jelaskan Kondisi Covid-19 Saat IniKetua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah menjelaskan seberapa bahaya Covid-19 saat ini mengingat terjadinya lonjakan kasus. - Halaman 1
مزید پڑھ »