Komisi X DPR: Penghapusan Wajib Skripsi Jadi Langkah Maju Hadapi Modernisasi

پاکستان خبریں خبریں

Komisi X DPR: Penghapusan Wajib Skripsi Jadi Langkah Maju Hadapi Modernisasi
پاکستان تازہ ترین خبریں,پاکستان عنوانات
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 29 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 92%

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai kebijakan penghapusan kewajiban skripsi sebagai langkah maju menghadapi era modernisasi.

MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi , Nadiem Makarim, telah menerbitkan aturan untuk menghapus kewajiban skripsi, tesis dan disertasi sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa.

Sebagai gantinya, Dede mengusulkan agar membuat proyek atau prototipe sesuai dengan arahan dari perguruan tinggi atau kampus sebagai syarat kelulusan."Beberapa negara di luar negeri tidak wajib skripsi dan bisa memilih beberapa opsi seperti ujian akhir, professional project atau magang pada industri atau lembaga terkualifikasi," tutur Dede ,di Jakarta, Kamis

Politikus Fraksi Demokrat itu menjelaskan, salah satu syarat perguruan tinggi yang tidak mewajibkan skripsi kepada mahasiswanya adalah prodi yang menerapkan kurikulum berbasis proyek.

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

DPR Akan Tunda Penghapusan Tenaga Honorer Sampai Desember 2024DPR Akan Tunda Penghapusan Tenaga Honorer Sampai Desember 2024Usulan penundaaan penghapusan tenaga honorer akan dimasukkan dalam salah satu pasal di RUU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
مزید پڑھ »

Pimpinan Komisi VIII DPR Dukung Usulan Larangan Naik Haji Lebih dari SekaliPimpinan Komisi VIII DPR Dukung Usulan Larangan Naik Haji Lebih dari SekaliWakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mendukung usulan dibuatnya aturan larangan naik haji lebih dari sekali bagi warga Indonesia.
مزید پڑھ »

Komisi VII DPR Desak Menteri ESDM Segera Divestasi 51 Persen Saham PT Vale IndonesiaKomisi VII DPR Desak Menteri ESDM Segera Divestasi 51 Persen Saham PT Vale IndonesiaAnggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk segera melakukan divestasi saham di PT Vale Indonesia.
مزید پڑھ »

DPR RI Soroti Kebijakan Bebas Skripsi sebagai Syarat Kelulusan, Dede Yusuf Sebut akan Dibahas Komisi XDPR RI Soroti Kebijakan Bebas Skripsi sebagai Syarat Kelulusan, Dede Yusuf Sebut akan Dibahas Komisi XDPR RI soroti kebijakan bebas skripsi sebagai syarat kelulusan, Dede Yusuf sebut akan dibahas Komisi X. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan kebijakan syarat kelulusan tidak wajib skripsi bagi mahasiswa harus jelas tertuang di dalam peraturan.
مزید پڑھ »

Menkes Sindir Ketua Komisi IX DPR yang Pakai Masker saat Rapat soal Polusi UdaraMenkes Sindir Ketua Komisi IX DPR yang Pakai Masker saat Rapat soal Polusi UdaraMenteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyindir Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene saat Rapat Kerja soal polusi udara Jakarta di DPR.
مزید پڑھ »

Komisi X DPR RI Sebut Kebijakan Bebas Skripsi Upaya Kritis Mahasiwa Tidak Terjebak dalam Bentuk TulisanKomisi X DPR RI Sebut Kebijakan Bebas Skripsi Upaya Kritis Mahasiwa Tidak Terjebak dalam Bentuk TulisanWakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menuturkan syarat kelulusan mahasiswa yakni bebas skripsi merupakan upaya kreativitas dan kritis mahasiwa tidak terjebak dalam bentuk tulisan semata
مزید پڑھ »



Render Time: 2025-03-04 12:16:26