Aturan sanksi itu dapat dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah PP Nomor 86 Tahun 2013
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa harus ada sanksi yang tegas bagi pengusaha atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Inflasi adalah situasi di mana harga produk meningkat karena daya beli menurun dan nilai mata uang rendah. Cari tahu cara mengatasinya di sini. CALON presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan bersikap terhadap Undang-Undang Cipta Kerja jika terpilih di Pemilihan Presiden 2024. Sosialisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk mengedukasi karyawan PT Mayora Indah Jayanti 1 tentang aplikasi JMO dan manfaat program Jamsostek.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Anggota Komisi XI DPR: Ekonomi pasti tumbuh tapi harus tetap waspadaAnggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai bahwa ekonomi RI pada Triwulan II 2024 tetap tumbuh, namun harus tetap waspada terutama dari sisi stabilitas ...
مزید پڑھ »
Pesan Komisi VIII DPR, Jemaah Haji Harus Fokus BeribadahJemaah haji diminta untuk dapat fokus beribadah selama di tanah suci, Arab Saudi. Pesan ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR
مزید پڑھ »
Tak Setuju Money Politic Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: Satu Rupiah Pun Harus Kena tangkapMenurut Ahmad Doli, DPR bersama pemerintah mesti buat aturan yang lebih keras agar praktik money politic atau politik uang itu tak terjadi lagi.
مزید پڑھ »
Ketua Komisi II DPR: Kita harus evaluasi sistem pemiluKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa sistem pemilu yang saat ini menimbulkan beragam permasalahan harus dievaluasi demi membuat sistem ...
مزید پڑھ »
Komisi II DPR Tegur KPU Terkait Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju PilkadaKomisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya telah menegur Komisi Pemilihan Umum.
مزید پڑھ »
Ketua Komisi II DPR Tak Setuju Praktik Money Politic Dilegalkan: Satu Rupiah Pun Harus DitangkapBerita Ketua Komisi II DPR Tak Setuju Praktik Money Politic Dilegalkan: Satu Rupiah Pun Harus Ditangkap terbaru hari ini 2024-05-15 13:36:46 dari sumber yang terpercaya
مزید پڑھ »