Komisioner Komnas HAM menyebut upaya-upaya yang dipilih pemerintah terkait kewajiban menjamin hak warga menghirup udara layak belum menyentuh persoalan.
"Masih belum cukup lah [upaya pemerintah] untuk menjawab persoalan polusi udara, karena memang," kata Hari di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis .
"Langkah langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk WFH itu kan terbukti hari ini tidak menjawab persoalan pengurangan polusi udaranya," ujarnya.Hari menilai pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah yang lebih progresif dengan menekan sumber emisi tinggi. Salah satunya dengan memperbanyak ruang terbuka hijau .
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Catatan Komnas HAM: Jakarta Wilayah dengan Aduan Pelanggaran HAM TerbanyakProvinsi DKI Jakarta menjadi wilayah terbanyak terjadinya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan ini berdasarkan Data Pengaduan HAM Komnas HAM periode semester 1 tahun 2023.
مزید پڑھ »
Kritik Kebijakan WFH Pemprov DKI, Komnas HAM: Tak Menjawab Masalah Polusi Udara"Langkah langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk WFH itu kan terbukti hari ini tidak menjawab persoalan pengurangan polusi udaranya," kata Hari.
مزید پڑھ »
Komnas HAM Ungkap Kredit Motor Mudah Jadi Pemicu Polusi Udara di JakartaHari mengatakan kendaraan berbahan bakar minyak juga harus dilakukan uji emisi.
مزید پڑھ »
WFH Bulan Solusi untuk Polusi, Komnas HAM Singgung Efek Kemudahan Kredit MotorKomisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menilai kebijakan Pemprov DKI tentang WFH atau bekerja dari rumah bukan solusi jitu untuk menekan polusi udara di Jaka...
مزید پڑھ »
Komnas HAM: Kebijakan WFH tidak bisa jawab masalah polusi di JakartaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) tidak menjawab masalah polusi udara di ...
مزید پڑھ »
Catatan Komnas HAM: Jakarta Wilayah dengan Aduan Pelanggaran TerbanyakJakarta jadi wilayah terbanyak terjadinya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan ini berdasarkan Data Pengaduan HAM Komnas HAM semester 1 2023.
مزید پڑھ »