KPK sempat melakukan operasi tangkap tangan dalam dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas. Puspom TNI mendatangi KPK dan menyatakan tindakan KPK salah. Bagaimana kewenangan KPK dalam tindak pidana korupsi anggota TNI ? Opini AdadiKompas
There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It supercedes all other courts.Perkataan Gandhi di atas menyiratkan bahwa pengadilan sebenarnya itu adalah di hati nurani kita. Perkataan itu akan menjadi relevan dalam diskusi, apakah anggota TNI aktif dapat diproses hukum melalui peradilan tindak pidana korupsi.
Pasal 198 UU Peradilan Militer menegaskan bahwa jika terjadi tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang berada pada lingkup peradilan militer dan orang pada lingkup peradilan umum, maka perkara diperiksa dalam lingkup peradilan umum.Pada dasarnya peradilan militer itu merupakan peradilan yang bersifat khusus. Hukum pidana militer, seperti diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy OS Hiariej, disebut sebagai ius speciale dan merupakan hukum pidana khusus tertua di dunia.
Norma dasar dari koneksitas adalah menyerahkan anggota TNI untuk diadili di lingkup peradilan umum. Namun, hal tersebut dapat dikecualikan jika terdapat pertimbangan dari Menteri Pertahanan yang disetujui Menteri Kehakiman atau saat ini bernama Menteri Hukum dan HAM. Pasal tersebut mengatur bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer jika melanggar hukum pidana militer dan tunduk pada peradilan umum jika melanggar pidana umum. Oleh karena itu, Peradilan Militer semangatnya akan dikhususkan untuk tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan UU militer terkait. Namun, jika hal itu merupakan pidana yang berlaku juga bagi sipil, maka prajurit tunduk pada peradilan umum.
Dengan demikian, sejak tahun 2009, kewenangan absolut mengadili tindak pidana korupsi dimiliki Pengadilan Tipikor tanpa membedakan subyek hukum yang terlibat. Jika melihat historisnya, Pengadilan Tipikor sempat diatur dalam Pasal 53 UU KPK. Namun, karena pengadilan khusus dibentuk dalam Pengaturan UU KPK dan tidak diatur secara khusus, maka Pasal 53 UU KPK tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006.
Pasal 42 ini menegaskan bahwa KPK dapat menjadi koordinator dalam perkara koneksitas. Dengan konsep ini, maka sejatinya jika terjadi korupsi sipil-militer, penyelesaiannya dilakukan dengan koneksitas yang melibatkan KPK dan penyidik militer terkait, Oditural Militer terkait, serta diadili di Pengadilan Tipikor.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Sempat Memicu Polemik, KPK Klaim Penanganan Kasus Basarnas Kini LancarKPK menyatakan, penanganan kasus dugaan suap terkait proyek di Basarnas sudah berjalan lancar.
مزید پڑھ »
Waspada, Ada Penipu yang Mencatut Nama Staf Ketua KPK, Begini ModusnyaKPK meminta masyarakat mewaspadai aksi penipu yang mencatut nama staf ketua KPK.
مزید پڑھ »
Buronan KPK Kirana Kotama Punya Permanent Resident di Negara LainKPK menyampaikan, salah satu buronan KPK Kirana Kotama sudah mengantongi permanent resident di negara lain.
مزید پڑھ »
Kapuspen TNI: Panglima Tidak Melindungi Prajurit Pelanggar HukumPanglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan tidak akan melindungi setiap prajurit yang melakukan palanggaran hukum.
مزید پڑھ »
Profil Bambang Suswantono, Sosok Jenderal Bintang 3 yang Ditunjuk Jabat Irjen Kementerian ESDMLetnan Jenderal TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono merupakan mantan perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono merupakan...
مزید پڑھ »
Terpopuler, Pembunuhan Ibu Kandung di Depok hingga Korupsi di BasarnasKasus pembunuhan seorang ibu yang dilakukan anaknya di Depok mendapat perhatian besar dari pembaca Beritasatu.com.
مزید پڑھ »