'Di Undang-Undang tentang Jalan sudah jelas bahwa jalan provinsi itu tanggung jawab Gubernur, tidak bisa langsung serta merta Pemerintah Pusat ikut bertanggung jawab. '
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung. Pengambil alihan perbaikan dari daerah ke pusat ini mengundang sejumlah konsekuensi menurut pengamat transportasi, kebijakan publik hingga ekonomi.Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Deddy Herlambang mengatakan pengambilalihan perbaikan jalan rusak itu tidak baik dari sisi pendidikan tatanan kenegaraan. Sebab, ada misedukasi birokrasi.
Anggota DPR RI lainnya, yakni Mukhamad Misbakhun dari Komisi XI menilai kebijakan Pemerintah Pusat mengambil alih perbaikan jalan di Lampung sudah sewajarnya terjadi.Menurut Misbakhun, infrastruktur itu hanya membutuhkan alokasi anggaran. Tetapi, kalau alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus atau DAK-nya hanya Rp 20 miliar, Rp 30 miliar, atau Rp 50 miliar tentu tidak bisa memperbaik.'Sekelas Provinsi Lampung butuh lebih dari Rp 1 triliun untuk dana transfer.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Pemerintah Pusat Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung, MTI Beberkan Plus MinusnyaPemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan mengambil alih perbaikan sejumlah jalan rusak di Lampung. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Deddy Herlambang buka suara.
مزید پڑھ »
Bupati Pamer Jalan Mulus, Disindir Warga Bandung Barat Mancing di Jalan RusakSejumlah ruas jalan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami kerusakan parah dan menanti perbaikan pemerintah. - Halaman 1
مزید پڑھ »
Mempertahankan Jalan-jalan Terakhir di Kota Bakhmut UkrainaKota di selatan Ukraina itu nyaris rata dengan tanah. Tetapi, Ukraina tahu betul bahwa kehilangannya harus dibayar dengan mahal.
مزید پڑھ »
Asosiasi Harap Pemerintah Tinjau Ulang Perpanjangan Izin Ekspor Tembaga Freeport |Republika OnlineLangkah tersebut dianggap kurang sesuai dengan amanat Undang-Undang Minerba.
مزید پڑھ »
Selesai Susun DIM, Kemnaker Segera Bahas RUU PPRT Dengan DPR RIKementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyebut Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tinggal selangkah lagi untuk segera disahkan menjadi Undang-undang yakni dibahas bersama DPR RI.
مزید پڑھ »
Akses Jalan di Kawasan Wisata Galunggung Rusak |Republika OnlinePascaviral jalan rusak di Lampung laporan jalan rusak di daerah bermunculan.
مزید پڑھ »