Dana desa seharusnya jadi modal pemerintahan desa di Provinsi Aceh untuk membangun kesejahteraan warganya. Namun, faktanya angka kemiskinan di perdesaan masih tinggi dan tindak pidana korupsi dana desa masif. Nusantara AdadiKompas
Penjabat Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Aceh Ayu Candra Febiola Nazuar saat menyalurkan makanan tambahan untuk anak-anak di Kota Subulussalam, Aceh, Senin . Program tersebut untuk menekan angkaMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Andiani, eks Keuchik Gampong/Kepala Desa Piyeung Lhang, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Dalam sidang berlangsung pada Rabu , Andiani dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana desa.
harga dan membuat kegiatan fiktif. Korupsi itu berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat perdesaan. Sebab, dana tersebut seharusnya digunakan untuk membangun desa baik fisik dan nonfisik tetapi justru jadi bancakan aparatur. Merujuk data Badan Pusat Statistik, garis kemiskinan di Aceh Rp 617.293 per kapita per bulan atau Rp 7.407.517 per tahun. Jika seseorang tidak mampu memenuhi pendapatan minimum itu, maka disebut miskin.
Namun, menurut Zulkifli, penyaluran bantuan tunai tidak akan membuat warga mandiri secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, dia mendorong dana desa kini prioritas untuk pengembangan ekonomi di akar rumput. Saat ini, dari 6.496 desa baru ada 461 BUMG yang masuk kategori berkembang. Sisanya masih rintisan dan tumbuh. Semakin banyak BUMG, semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja.
”Baru pada periode 2023-2004 fokus pada pemulihan ekonomi. Pandemi Covid-19 rintangan paling besar untuk membangun ekonomi di desa,” kata Muksalmina.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Dana Kelolaan Reksa Dana Alami Tren Penurunan Sejak Tahun Lalu, Ini PenyebabnyaDana kelolaan reksa dana secara kumulatif terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 16 bulan terakhir sejak Januari 2022 hingga April 2023.
مزید پڑھ »
Rekrut Eks Kepala Daerah, Partai Aceh Targetkan Kuasai 50 Persen Kursi DPR AcehPartai Aceh menargetkan menguasai 50 persen kursi DPR Aceh pada Pemilu 2024. Beberapa mantan bupati dan wali kota direkrut menjadi bakal caleg partai politik lokal yang didirikan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka itu. Nusantara AdadiKompas
مزید پڑھ »
KIP Aceh Menerima Pendaftaran Bakal Calon DPRA dari Partai AcehPartai Aceh resmi mendaftarkan 97 bakal calon anggota DPRA ke Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh.
مزید پڑھ »
Ganjar Siapkan 10 Ribu Tenaga Kerja untuk Kerja Sama Jateng dengan TiongkokProvinsi Jawa Tengah dan Provinsi Fujian, Tiongkok merayakan 20 tahun terjalinnya hubungan sister province (provinsi kembar) antar kedua provinsi.
مزید پڑھ »
Jaket Ala Anak Kampus RM BTS Tuai Sorotan Namun Habis Dimana-ManaJaket yang dikenakan RM adalah jaket varsity yang sering dikenakan oleh mahasiswa yang merupakan merchandise yang diproduksi oleh channel YouTube 'Psick Univ'.
مزید پڑھ »
Pendapatan dan Belanja Negara dalam APBN 2021Berdasarkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 mencatatkan jumlah pendapatan sebesar Rp 2.011,35 triliun dan anggaran realisasi belanja sebesar Rp 2.786,42 triliun. Realisasi belanja yang lebih besar dari pendapatan menyebabkan terjadi defisit anggaran, yang salah satunya ditutupi lewat utang. Perlu digarisbawahi bahwa defisit anggaran merupakan hal yang sudah biasa terjadi setiap tahunnya, dan juga merupakan hal yang umum di berbagai negara, salah satunya Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari perpajakan. Pajak penghasilan nonmigas memiliki andil terbesar terhadap penerimaan negara di tahun 2021, yakni sebesar 31,17 persen. Jenis pajak ini diperoleh dari pajak penghasilan individu maupun badan usaha nonmigas. Sumbangan terbesar berikutnya masih dari sektor perpajakan, yakni pajak pertambahan nilai (PPN) serta cukai, dengan besaran masing-masing 26,5 persen dan 9,7 persen. Pada realisasi belanja, belanja pemerintah pusat menjadi pengeluaran terbesar negara pada 2021, dengan nilai realisasi Rp 2.000,70 triliun. Belanja tersebut sebagian besar ditujukan untuk fungsi pelayanan publik sebesar Rp 550,93 triliun, disusul fungsi ekonomi Rp 461,42 triliun, dan fungsi perlindungan sosial Rp 272,68 triliun. Selain itu, daerah juga mendapat kucuran dana melalui transfer dana ke daerah dan desa. Pos pengeluaran ini meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
مزید پڑھ »