KPK mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga pihak swasta ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Pencegahan ke luar negeri berkaitan dengan kasus dugaan TPPU Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga pihak swasta ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Pencegahan ke luar negeri berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe .
Ketiga pihak swasta yang dicegah ke luar negeri yakni Presiden Direktur PT Rio De Gabriello atau Round De Globe Gibbrael Isaak, Jimmy Yamamoto, dan Dommy Yamamoto. KPK menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe dan Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakksa sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang . Mereka dijerat TPPU setelah sebelumnya dijerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Pemprov Papua.
Kesepakatan yang disanggupi Rijatono dan diterima Lukas Enembe serta beberapa pejabat di Pemprov Papua di antaranya yaitu adanya pembagian persentase fee proyek hingga mencapai 14 oersen dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPh dan PPN. Ali mengatakan, dalam pengusutan kasus ini tim penyidik sudah memeriksa 90 saksi termasuk ahli didigital forensik, ahli accounting forensik dan ahli dari kesehatan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kasus Lukas Enembe, KPK Cegah 3 Pihak SwastaKPK mencegah tiga orang pihak swasta terkait kasus dugaan TPPU Lukas Enembe.
مزید پڑھ »
Biaya Kasus Lukas Enembe Capai Miliaran, Perumus RUU Perampasan Aset: Negara Berat di Ongkos!Rancangan UU Perampasan Aset Tindak Pidana atau RUU Perampasan Aset dinilai dapat memaksimalkan perolehan dari hasil tindak pidana.
مزید پڑھ »
Lukas Enembe Bantah Penyuapnya Jadi Tim Sukses di Pilkada Papua 2018Lukas Enembe membantah Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijantono merupakan tim suksesnya dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) tahun 2018.
مزید پڑھ »
KPK Cegah 8 Pegawai BPK Riau di Kasus Bupati Meranti Nonaktif Muhammad AdilBupati Meranti nonaktif Muhammad Adil diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 1,4 miliar dari PT Tannur Muthmainnah.
مزید پڑھ »
KPK Cegah Sekda Pemkot Bandung ke Luar Negeri Terkait Kasus Suap Yana MulyanaKPK mengajukan cegah ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi terhadap Sekretaris Daerah atau Sekda Pemkot Bandung, Ema Sumarna. - Halaman 1
مزید پڑھ »
Usut Korupsi yang Libatkan Yana Mulyana, KPK Cegah Sekda Bandung Ema Sumarna ke Luar NegeriAli menerangkan pencegahan Ema yang kini menjadi Plh Wali Kota ke luar negeri dilakukan demi mempermudah proses penyidikan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan kawan-kawan.
مزید پڑھ »