Tidak ada agenda dinas ke luar negeri yang harus dilakukannya Ema dalam waktu dekat.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- KPK mencegah Pelaksana Harian yang juga Sekretaris Daerah Kota BandungTerkait hal tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, belum bisa mengomentari lebih jauh."Kita lihat faktanya saja, kan statusnya masih dicekal. Dicekal itu belum memiliki status hukum apapun," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Bandung, Selasa .
"Saya kira saya tidak akan berasumsi terlalu jauh statusnya sebagai saksi agar isu di Bandung ini bisa clear and clean secara cepat. Saya dukung penegakkan hukum KPK secara maksimal," tegasnya. Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, menanggapi pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dirinya.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Usut Korupsi yang Libatkan Yana Mulyana, KPK Cegah Sekda Bandung Ema Sumarna ke Luar NegeriAli menerangkan pencegahan Ema yang kini menjadi Plh Wali Kota ke luar negeri dilakukan demi mempermudah proses penyidikan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan kawan-kawan.
مزید پڑھ »
KPK Cegah Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna ke Luar Negeri |Republika OnlineKPK mengajukan pencegahan terhadap Ema Sumarna sejak awal Mei 2023.
مزید پڑھ »
KPK Cegah Sekda Bandung Ema Sumarna ke Luar Negeri!KPK mencegah Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Ema Sumarna untuk bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus suap proyek Bandung Smart City.
مزید پڑھ »
Diduga Terlibat Korupsi, Sekda Pemkot Bandung Dicegah ke Luar Negeri oleh KPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Sekda Pemkot Bandung Ema Sumarna terlibat dalam kasus korupsi.
مزید پڑھ »
Respons Plh Walkot Bandung Usai Dicegah KPK ke Luar Negeri'Itu hal yang wajar dalam proses penyidikan yang sedang dilakukan karena mungkin keterangan saya masih dibutuhkan. Dalam kondisi sekarang saya akan tetap di Bandung,' kata Plh Walkot Bandung, Ema Sumarna. Via detik_jabar
مزید پڑھ »
KPK Cegah 8 Pegawai BPK dan 2 Swasta ke Luar Negeri Terkait Suap Bupati Kepulauan MeratiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 10 orang ke luar negeri berkaitan dengan kasus dugaan suap Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
مزید پڑھ »