KPK sampai saat ini masih menunggu RUU Perampasan Aset disahkan. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pemiskinan merupakan hal yang paling menakutkan bagi para koruptor. Nasional RUUPerampasanAset
Karena itu, KPK tidak hanya menuntut pengadilan menjatuhkan hukuman pidana badan bagi para terdakwa korupsi. Lembaga antirasuah juga meminta harta mereka yang berasal dari korupsi dirampas.
Menurut Ali, sepanjang semester pertama 2023, KPK telah menyetorkan uang Rp 154 miliar ke negara yang berasal dari sitaan dan rampasan hasil korupsi. “Akan selalu dicari dan kemudian dikumpulkan alat buktinya terkait dengan tindak pidana pencucian uang,” tutur Ali.Pemerintah Disebut Harus Yakinkan DPR agar Segera Bahas RUU Perampasan Aset
Salah satunya agar pemerintah bisa merampas aset koruptor sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika RUU itu disahkan, negara bisa menyelamatkan aset yang dikorupsi.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
KPK Menanti Disahkannya RUU Perampasan AsetKPK kini masih menanti disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang (UU). - Halaman 1
مزید پڑھ »
RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas, Pimpinan DPR: Tak Mudah Satukan 9 FraksiWakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menyampaikan alasan mengapa hingga saat ini belum dibacakan di rapat paripurna. Sebab, mekanisme yang dilalui sangat panjang.
مزید پڑھ »
Politik kemarin, RUU Perampasan Aset hingga kontrak radar CGIBeragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita pilihan kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber ...
مزید پڑھ »
Gemasnya Jokowi Saat RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dituntaskan DPRJokowi gemas saat ditanya soal RUU Perampasan Aset yang terkesan mandek di DPR. Ia tegaskan kerap kali mendorong agar RUU itu segera diundangkan
مزید پڑھ »
Sebelum Ditahan, KPK Ingin Usut Tuntas Aset Eks Kepala Cukai Makassar Andhi PramonoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal segera menahan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.
مزید پڑھ »
DPR Usul KPK Melibatkan PPATK Usut Kasus Pungli di RutanKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK. Sumber:
مزید پڑھ »