Prabowo Subianto yang menyarankan masyarakat menerima uang serangan fajar, karena menurutnya itu uang rakyat.
Liputan6.com, Jakarta - Menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang menyarankan masyarakat menerima uang serangan fajar, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, sikap tersebut adalah koruptif. Sebelumnya bakal calon presiden di Pemuli 2024 Prabowo menyarankan masyarakat menerima uang yang dibagikan saat serangan fajar karena menurutnya itu adalah uang rakyat.
Ali menambahkan bahwa dengan menerima uang serangan fajar adalah bibit dari tindak pidana korupsi. Menurut dia, pihak yang membagi-bagikan uang tersebut pasti akan mencari cara untuk mengembalikan modal yang dikeluarkannya dengan cara korupsi. "Kita harus jaga kerukunan di antara kita. Kita harus jaga perdamaian dan tadi yang disampaikan Gus MIftah, kalau ada yang membagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi, terima saja; tetapi ikuti hatimu, pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat, dan anak-anakmu," kata Prabowo.
Pemimpin yang terpilih dari pesta demokrasi itu merupakan representasi dari harapan rakyat akan sebuah perubahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi segenap anak bangsa.3 dari 3 halamanJadi BudayaSementara itu, kajian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyebutkan bahwa praktik politik uang telah menjadi budaya dan mengonstruksi proses demokrasi.
Fakta tersebut sangat ironis karena jika sosok yang dipilih tidak berintegritas, maka bisa dipastikan kebijakan yang akan diambil kelak jauh dari harapan masyarakat.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Yenny Wahid Minta Pengikut Gus Dur hanya Pilih Prabowo atau Ganjar, Cak Imin Respons BeginiSelain merespons Yenny Wahid, Muhaimin atau Cak Imin juga mendukung sikap PBNU yang independen dan tidak memihak di Pilpres 2024.
مزید پڑھ »
KPK Respons Usul Periksa Capres Cawapres: Tak Bisa Ujug-ujugKPK respons usulan Komisi III DPR agar seluruh capres cawapres diperiksa menjelang Pilpres 2024.
مزید پڑھ »
PBNU Respons Yenny Bawa-bawa NU saat Bertemu Prabowo: Itu PribadiGus Fahrur menegaskan pernyataan Yenny soal simpati kiai NU terhadap Prabowo tidak mewakili PBNU dan disampaikan dalam kapasitas pribadi yang bersangkutan.
مزید پڑھ »
Politikus NasDem Sahroni Usul Semua Capres-Cawapres Diperiksa, Ini Respons KPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya tidak bisa asal memeriksa seseorang, termasuk bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
مزید پڑھ »
Respons Usulan Sahroni Periksa Semua Bakal Capres-Cawapres, KPK: Harus Ada Proses Nggak Bisa Ujug-ujugKPK tidak bisa sembarangan memeriksa bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) terkait penanganan kasus dugaan korupsi
مزید پڑھ »
KPK Respons Nasdem soal Pemeriksaan Cak Imin: Penegakan Hukum Ada Dasar dan ProsesnyaBakal cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang didukung Nasdem tengah terseret kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenakertrans pada 2012.
مزید پڑھ »