KPK berkirim surat ke KPU soal 'hilangnya' pengaturan kewajiban bagi caleg terpilih melaporkan LHKPN. Di Pemilu 2019, hal itu dicantumkan di PKPU Pencalonan DPR dan DPRD serta PKPU Pencalonan DPD. Polhuk AdadiKompas
Pada Selasa , Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri berkirim surat ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari. Surat perihal pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara calon terpilih juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja, serta Inspektur KPK.terpilih melaporkan hartanya ke KPK. KPU juga diminta menjadikan tanda terima LHKPN sebagai salah satu syarat pelantikan anggota DPR, DPRD, dan DPD.
Di ketentuan yang digunakan di Pemilu 2019 itu, disebutkan bahwa calon terpilih harus menyampaikan ke KPU, tanda terima laporan LHKPN paling lambat tujuh hari setelah diterbitkannya surat keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terkait penetapan calon terpilih. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik.
Saat dikonfirmasi, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Selasa , membenarkan bahwa KPK mengirimkan surat itu ke KPU. Menurut dia, kewajiban pelaporan LHKPN semestinya diatur sejak awal, yakni semenjak masa pencalonan anggota legislatif. Dengan demikian, seluruh bakal caleg bisa segera mempersiapkan pelaporan LHKPN, terlebih saat ini pengisian LHKPN bisa dilakukan daring melalui lamanDi sisi lain, LHKPN juga jadi panduan awal bagi publik untuk mengawasi calon pejabat publik. Mereka bisa memanfaatkannya untuk menilai kewajaran modal kampanye dengan praktik di lapangan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Gugat UU KPK, Nurul Ghufron Minta Jabatan Pimpinan KPK Menjadi 5 TahunWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membenarkan dirinya memperbaiki isi uji materi atau judical review Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK)
مزید پڑھ »
Wakil Ketua KPK Gugat Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 TahunWakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajukan gugatan judicial review terkait masa jabatan pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia ingin masa jabatan 4 tahun diubah menjadi 5 tahun.
مزید پڑھ »
Kabari Lewat WA, Sofwat Hadi Mundur dari Pencalonan DPD di Menit AkhirSofwat Hadi menyatakan mundur dari pencalonan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI. Keputusan itu ia kabarkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada Sabtu (13/5) malam lewat pesan WhatsApp.
مزید پڑھ »
Komisi II DPR Segera Gelar Rapat Revisi PKPU Bahas Pasal Keterwakilan PerempuanDPR akan membahas revisi PKPU terkait pasal keterwakilan perempuan
مزید پڑھ »
Hari Terakhir Pendaftaran Bacaleg Pemilu 2024, Tiga Parpol Dapat Pemakluman dari KPU Jawa BaratHari Terakhir Pendaftaran Bacaleg Pemilu 2024, Tiga Parpol Dapat Pemakluman dari KPU Jawa Barat: Dalam ketentuan saat ini, setiap partai politik harus mengirimkan dokumennya melalui sistem informasi pencalonan (silon).
مزید پڑھ »
Status Balon DPD RI Dinilai Belum Pengaruhi Jabatan Gus Yasin |Republika OnlineProses pencalonan DPD RI ada tahapan yang sudah diatur secara teknis.
مزید پڑھ »