KPPU menemukan bahwa pelaku usaha pinjol menetapkan suku bunga pinjaman tinggi, jauh daripada suku bunga pinjaman perbankan.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menyelesaikan kajian atau penelitiannya berkaitan dengan pinjaman pendidikan melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang lebih dikenal oleh pinjaman online .
Dalam proses kajian, KPPU mendapatkan informasi dan data dari berbagai pihak, seperti regulator pendidikan, Otoritas Jasa Keuangan, perguruan tinggi, dan para pelaku usaha yang bergerak di industri pinjaman baik perbankan maupun pinjol. "Dari kajian, KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan memutuskan untuk menindaklanjutinya dengan penegakan hukum. Khususnya melalui tindakan penyelidikan awal perkara inisiatif," ungkap Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa, dalam keterangan tertulis, Jumat .Dia menjelaskan sejak Februari 2024, KPPU melakukan berbagai pendalaman atas persoalan pinjol pendidikan dan telah menghadirkan berbagai pihak terkait.
"Dengan menerapkan suku bunga yang tinggi, KPPU menduga bahwa pelaku usaha pinjol telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di pasar tersebut," kata dia. Untuk itu pada 20 Maret 2024, KPPU memutuskan melanjutkan kajian atau penelitian tersebut, dengan melakukan penyelidikan awal guna mencari alat bukti pelanggaran berikut kejelasan atas dugaan pasal pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
KPPU Bakal Panggil Tujuh Maskapai Terkait Dugaan Kenaikan Harga Tiket Jelang LebaranGold
مزید پڑھ »
Temukan Harga LPG Lewati HET, KPPU Imbau Pemprov Sumsel Revisi SKKomisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan harga LPG kemasan 3 kilogram sebagian besar berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
مزید پڑھ »
DKPP Beri Sanksi Bawaslu karena Tak Layani Laporan Warga Terkait Dugaan Pelanggaran PemiluKetua DKPP Heddy Lugito memberikan sanksi peringatan kepada jajaran Bawaslu RI lantaran tidak menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan pelanggaran Pemilu.
مزید پڑھ »
Bawaslu Percepat Penanganan Dugaan Pelanggaran PemiluJelang pengumuman hasil pemilu 2024, Bawaslu mempercepat penanganan terhadap perkara-perkara dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang telah diterima pihaknya.
مزید پڑھ »
Tim Terpadu Kasus LPEI Temukan Dugaan Fraud 4 Debitur Rp 2,5 TTim Terpadu kasus korupsi LPEI temukan dugaan fraud dari 4 debitur bermasalah.
مزید پڑھ »
Komnas HAM tempuh mediasi 1.737 aduan dugaan pelanggaran di korporasiKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menempuh mediasi dalam menangani sebanyak 1.737 aduan selama periode 2020-2023 terkait dugaan pelanggaran HAM ...
مزید پڑھ »