KPU tetap tidak mengubah ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 soal pembulatan desimal ke bawah keterwakilan bakal calon anggota legislatif atau bacaleg perempuan
KOMISI Pemilihan Umum tetap tidak mengubah ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10/2023 soal pembulatan desimal ke bawah keterwakilan bakal calon anggota legislatif atau bacaleg perempuan di setiap daerah pemilihan atau dapil. Padahal, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo telah meminta KPU untuk mempertimbangkan ulang regulasi tersebut untuk menghasilkan pemilu yang lebih inklusif.
"Belum ada ," kata Afif saat ditanya apakah pihaknya bakal me-rekonsiderasi rencana revisi PKPU setelah dikritik Puan dan Bambang, Jakarta, Sabtu .Ketua KPU Hasyim Asy'ari sendiri telah menggelar konferensi pers pada Rabu , sepekan sebelum RDP dengan Komisi II digelar. Saat itu, Hasyim mengatakan pihaknya akan merevisi beleid Pasal 8 ayat yang berpotensi mengurangi keterwakilan perempuan di parlemen.
Sementara itu, Bambang Soesatyo menagih komitmen KPU untuk menepati janji dalam mendukung pemilu yang inklusif gender dan mendorong pemenuhan keterwakilan perempuan dalam proses pemilu. Ia juga meminta KPU mengkaji ulang aturan teknis penghitungan pembulatan desimal ke bawah yang terkandung dalam Pasal 8 ayat PKPU Nomor 10/2023.
Pasal 8 ayat PKPU 10/2023 sendiri dinilai bertentangan dengan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Sebab, Pasal 245 UU Pemilu menyatakan bahwa daftar caleg di setiap dapil memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Komnas Perempuan Minta KPU Segera Revisi PKPU yang Ancam Keterwakilan Perempuan di ParlemenKomnas Perempuan meminta KPU segera merevisi aturan yang mengancam keterwakilan perempuan di parlemen.
مزید پڑھ »
Puan Dorong KPU Segera Revisi Aturan yang Ancam Keterwakilan Perempuan di ParlemenPuan Maharani mendorong KPU segera merevisi aturan yang mengancam keterwakilan perempuan di parlemen.
مزید پڑھ »
Puan Minta PKPU Keterwakilan Perempuan Dikaji UlangKetua DPR RI Puan Maharani ikut angkat suara soal polemik peraturan keterwakilan perempuan.
مزید پڑھ »
Fakta dari Kode 00 Hasil Temuan KPU - Jawa PosNarasi dan klaim palsu mulai menyerang instansi penyelenggara pemilu. Informasi tersebut menyebar dengan menggunakan potongan video pemenang
مزید پڑھ »
KPU Tak Wajibkan Lampirkan LHKPN Saat Daftar Bacaleg, Pengamat: Sebuah KemunduranTidak adanya persyaratan bagi bacaleg untuk melampirkan LHKPN, menurut pengajar Hukum Pemilu pada FHUI Titi Anggraini adalah sebuah kemunduran.
مزید پڑھ »