Polda Riau menggandeng mahasiswa untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah aman dan damai disaksikan KPU serta Bawaslu.
Kepolisian Daerah Riau terus mematangkan pengamanan tahapan pemilihan kepala daerah . Semua pihak dirangkul menciptakan Pilkada damai dan aman, termasuk organisasi mahasiswa.
Dalam diskusi itu, Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, menyampaikan mengenai tahapan dan jadwal Pilkada 2024, termasuk perubahan syarat pencalonan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kasudbit Politik Dit Intelkam Polda Riau, AKBP Wawan Setiawan mengatakan digelarnya diskusi panel ini intim memberikan gambaran mengenai potensi konflik dan pemetaan kerawanan yang perlu diantisipasi dalam Pilkada 2024.
Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Damai Polda Riau
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Desak KPU Tindaklanjuti Putusan MK, DEEP Ungkit Putusan yang Loloskan Gibran di Pilpres'Saat itu bisa langsung ditindaklanjuti KPU dengan merevisi PKPU. Itu sangat bisa dilakukan, sehingga KPU perlu konsisten.'
مزید پڑھ »
KPU Tegaskan Syarat Usia Minimal Calon Kepala Daerah Sesuai Putusan MKKomisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Hal itu mempedomani putusan MK.
مزید پڑھ »
Bawaslu Surati KPU, Minta Taati Putusan MK soal Syarat Pencalonan PilkadaSecara kelembagaan Bawaslu telah meminta kepada KPU untuk menaati dan segera melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi
مزید پڑھ »
KPU Jamin Putusan MK soal Syarat Usia dan Ambang Batas Pencalonan Bakal Diakomodir di PKPUKetua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan, putusan MK yang akan segera diadaptasi oleh KPU RI dalam Peraturan KPU (PKPU) berlaku sampai penetapan pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024.
مزید پڑھ »
KPU Akhirnya Komitmen Jalani Putusan MK Soal Syarat Usia Cakada dan ThresholdKomisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menyatakan berkomitmen menjalani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 dan 70/PUU-XXII/2024, yang isinya terkait ambang
مزید پڑھ »
Respons KPU Seusai Putusan MK yang Ubah Syarat Ambang BatasJakarta, tvOnenews.com - Komisioner KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin Merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan syarat mencalonkan kepala daerah. KPU akan merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 tahun 2024.
مزید پڑھ »