Peraturan KPU terbaru mengatur surat suara untul pemilu menggunakan desain proporsional terbuka.
KOMISI Pemilihan Umum resmi menerbitkan Peraturan KPU Nomor 14/2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum. PKPU tersebut mengatur surat suara untuk pemilihan legislatif atau Pileg 2024 yang masih menggunakan desain proporsional terbuka.
Hal tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 6 ayat yang menjelaskan bahwa surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, serta nomor urut, dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota.
PKPU yang diundangkan pada Rabu itu baru diunggah ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU hari ini, Kamis berbarengan dengan sidang pembacaan putusan uji materi sistem pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi .Sampai berita ini ditulis, majelis hakim konstitusi masih membacakan putusan atas perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut.
"Saya baca tadi layar, draf putusan yang sedang dibacakan itu kalau tidak salah sekitar 735 halaman. Itu menunjukkan perkara ini hanya pihak yang kemudian menjadi pihak terkait yang mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara ini," ujarnya.Inkonstitusional sistem proporsional terbuka diuji ke MK oleh Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Article headlineGELORA.CO -Rencana dihapusnya Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye Pemilu 20...
مزید پڑھ »
Hakim Pengawas Kembalikan Hak Suara PT Jawa Pos, PKPU PT IED Tercapai Homologasi - Jawa PosPT Jawa Pos akhirnya dapat menggunakan hak suaranya dalam voting setelah hakim pengawas dan pengurus menerima keberatan perusahaan itu.
مزید پڑھ »
Kementerian PPPA komit percepat pembentukan peraturan turunan UU TPKS - ANTARA NewsANTARA -Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menegaskan kembali komitmen percepatan pembentukan peraturan turunan dari Undang-undang ...
مزید پڑھ »
Peraturan Pelaksana UU TPKS Ditargetkan Rampung Bulan Ini |Republika OnlinePerlu ketelitian agar peraturan pelaksana tidak terjadi saling tumpang tindih.
مزید پڑھ »
Bappebti Terbitkan Daftar 500 Aset Kripto Legal, Ada ASIX dan PepeBadan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) mengumumkan bahwa jumlah aset kripto legal di Indonesia telah meningkat menjadi 501.
مزید پڑھ »
Jokowi akan terbitkan perpres entitas tunggal pariwisata BorobudurPresiden Jokowi akan menerbitkan Perpres terkait pembentukan entitas tunggal dengan anggota dari lintas kementerian dan lembaga untuk pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur.
مزید پڑھ »