Pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka saat ini tengah menuai sorotan. Dia secara blak-blakan menagih utang kepada Pemerintah sebesar Rp 800 miliar.
Atas hal itu, bagaimana polemik utang Pemerintah kepada Jusuf Hamka hingga tanggapan Kemenkeu? Berikut ulasannya.Jusuf Hamka mengatakan, awalnya dia memiliki deposito yang tersimpan di Bank Yakin Makmur . Namun, saat tahun 1998 perbankan mengalami kesulitan likuiditas hingga mengalami kebangkrutan.
"Jadi saya kan punya deposito waktu itu ada bank di likuidasi semua, dan semua deposito dijamin Pemerintah. Terus seolah-olah deposito kami enggak dibayarkan, Citra Marga , karena pemegang sahamnya ada berafiliasi dengan Bank YAMA," kata Jusuf saat dihubungiJusuf mengatakan, pada 2012 dirinya pun menggugat Pemerintah ke pengadilan.
"Terus kami gugat ke pengadilan dan ternyata kami kan perusahaan publik, enggak ada afiliasi. Dimenangkan oleh pengadilan sampai inkrah sampai Mahkamah Agung," jelasnya.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Akar Masalah Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 M ke PemerintahJusuf Hamka buka-bukaan akar masalah yang membuat pemerintah punya utang besar ke perusahaannya.
مزید پڑھ »
Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 Miliar ke Pemerintah, Mahfud Md Buka SuaraMenko Polhukam Mahfud Md buka suara terkait pengusaha jalan tol Jusuf Hamka yang menagih utang pemerintah Rp 800 miliar.
مزید پڑھ »
Mahfud Md Bakal Pelajari Utang Rp800 Miliar Pemerintah ke Jusuf HamkaJusuf Hamka mengatakan utang itu berhubungan dengan deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang belum dibayarkan sejak 1998.
مزید پڑھ »
Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah Rp 179 M, Kok Bisa?Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menagih utang ke pemerintah sebesar Rp 179 miliar terhadap PT CMNP. Kok bisa sih? Begini kronologinya.
مزید پڑھ »
Jusuf Hamka Tagih Utang Rp179,5 Miliar ke Pemerintah, Mahfud MD: Saya Pelajari DuluPengusaha Jusuf Hamka menagih utang sebesar Rp179,5 miliar kepada pemerintah. Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD akan mempelajari dan mengoordinasikannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
مزید پڑھ »