Komisi II sebut banyak tenaga honorer belum dilaporkan Kepala Daerah
mereka miliki. Sebab, menurut Junimart, ada indikasi masih banyak tenaga honorer yang datanya tersendat di tingkat daerah.
Politikus Fraksi PDI-P itu mengatakan, Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pendataan honorer di berbagai tingkatan. Junimart menyampaikan, berdasarkan temuan di lapangan, ada kemungkinan terjadinya perbedaan jumlah data yang telah terekam di Kemenpan-RB dengan jumlah tenaga honorer yang saat ini masih bekerja.
Junimart kemudian meminta agar Kemenpan-RB untuk berhati-hati dalam melakukan pendataan dan menyarankan agar menelusuri dengan seksama daftar riwayat kerja masing-masing tenaga honorer. Dia pun menegaskan bahwa tidak akan ada penghapusan bagi tenaga honorer yang telah bekerja. “Yang pasti nggak ada penghapusan tenaga honorer,” kata dia.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Dukung Pembangunan Daerah, Empat Komisi DPRD Jombang Optimalkan KunkerEmpat komisi di DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah daerah.Tema yang kaji berbeda-beda. Mulai dari urusan bidang infrastruktur, pelayanan publik, pengelolaan program dana desa hingga urusan pendidikan.
مزید پڑھ »
Kemenhan Dorong Komisi I Tambah Anggaran untuk Operasi TNI di Daerah Rawan hingga Proyek Jet BoramaeKemenhan dorong Komisi I realisasikan usulan tambahan anggaran Kemenhan dan TNI tahun 2024. Hal itu guna mendukung tugas TNI
مزید پڑھ »
Cuaca Jawa Timur 8 Juni 2023, Siang-Malam Gerimis dan Hujan LebatBerikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
مزید پڑھ »
Cuaca Jawa Timur 9 Juni 2023, Cerah Hingga Berawan MerataBerikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
مزید پڑھ »
'Pemaksaan Proporsional Tertutup Jadi Tanda Bahaya Demokrasi' |Republika OnlineLegislator sebut pemaksaan proporsional tertutup jadi tanda bahaya demokrasi.
مزید پڑھ »
DPR Tampung Catatan Kritis KPAI terhadap RUU KesehatanKomisi IX DPR menampung catatan kritis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. Komisi IX DPR menampung...
مزید پڑھ »