Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI segera menetapkan tarif pemasangan pipa atau retribusi layanan ...
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, Jakarta, Rabu . ANTARA/HO-DPRD DKI
Maka dari itu pihaknya meninjau ulang pasal pengenaan tarif pemasangan pipa dan retribusi layanan pengelolaan limbah bagi warga dalam Rancangan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Terlebih, tarif layanan pemasangan atau retribusi rutin setiap bulan tidak diatur dengan jelas dalam Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik.
“Harapan pemerintah pusat bisa selaras dengan walaupun menjelang Ibukota pindah, kita baru punya sistem pengolahan air limbah domestik,” sambung Pantas.Pelaksana Tugas Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin menjelaskan pihaknya belum bisa memastikan besaran tarif pemasangan pipa ataupun retribusi yang akan dibebankan.“Retribusinya akan dibicarakan tergantung dari biaya operasional ataupun pengelola yang nanti akan mengelola hal ini," ujar Ika.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Legislator tantang Dinas LH DKI tindak perusahaan pencemar lingkunganAnggota Komisi D DPRD DKI Justin Adrian menantang Dinas Lingkungan Hidup DKI menindak tegas perusahaan penyumbang pencemaran lingkungan untuk menekan polusi ...
مزید پڑھ »
Legislator minta DKI gandeng ibu pengajian untuk penanganan polusiAnggota Komisi D DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng ibu-ibu pengajian untuk sosialisasi terkait upaya ...
مزید پڑھ »
Legislator berharap Pemprov DKI lengkapi fasilitas di Kampung BayamAnggota Komisi DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melengkapi fasilitas untuk warga di Kampung Susun ...
مزید پڑھ »
Kadis Kominfotik DKI sebut MH Thamrin Award 2023 wujud kebebasan persPelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan anugerah ...
مزید پڑھ »
ASN DKI WFH Jalanan Masih Saja Macet, Pj Gubernur DKI: Siap-Siap Kena Tilang EmisiJalanan masih macet meskipun Pemprov DKI sudah menerapkan kebijakan 50 persen Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Heru Siapkan aturan ini
مزید پڑھ »
Kurangi Polusi Udara, ASN Dilarang Bawa Kendaraan Bermotor Setiap RabuDPRD DKI Jakarta menerbitkan surat edaran (SE) Sekretariat DPRD DKI Jakarta nomor 2023/KS.02.04, terkait pembatasan kendaraan bermotor di lingkungan gedung DPRD DKI.
مزید پڑھ »