Disadmindukcapil Solo akan mencatat dan menerbitkan akta perkawinan setelah pasangan mendapatkan putusan pengadilan dan memenuhi persyaratan lainnya.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo Yuhanes Pramono ditemuidi kantornya, Senin siang. Dia mengatakan pasangan beda agama mendapatkan pelayanan menikah di Kota Solo sebelumnya.“Untuk perkawinan beda agama di Solo kan sudah bisa dikatakan itu berjalan ya. Bisa dengan ketetapan pengadilan. Pengadilan Negeri Solo mau menerima untuk itu,” jelas dia.
SEMA tersebut memerintahkan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan pasangan berbeda agama dan kepercayaan. Disadmindukcapil Kota Solo masih menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri. “Sebelumnya, beberapa pengadilan negeri [PN] telah menunjukkan kemajuan dalam menjamin hak-hak warga negara dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, seperti yang dilakukan oleh PN Jakarta Selatan dan PN Yogyakarta,” kata Tigor., SEMA itu juga dinilai menunjukkan memburuknya situasi demokrasi Indonesia yang dalam lima tahun terakhir mengalami defisit. Defisit itu, menurut Setara, bukan hanya menimpa cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi juga yudikatif.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Denmark Cari Cara Larang Demonstrasi Bakar Al-Quran, Gentar Lihat Tekanan ke SwediaPemerintah Denmark mulai berpikir bakal larang demonstrasi pembakaran Al-Quran atau kitab suci lainnya.
مزید پڑھ »
Pengadilan Koneksitas Bisa Jadi JalanPolemik dalam kasus dugaan suap pengadaan barang yang melibatkan pejabat Basarnas jangan sampai membuat penegak hukum kehilangan fokus. TajukRencana AdadiKompas
مزید پڑھ »
Pengadilan Tetapkan Gugatan Rp 5 Triliun Panji Gumilang Terhadap Mahfud MD Telah Dicabut - Tribunnews.comPengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilayangkan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu Jawa Barat Panji Gumilang senilai Rp 5 triliun terhadap Menko Polhukam Mahfud MD resmi dicabut. (ld)
مزید پڑھ »
KPK Sebut Kabasarnas Bisa Saja Tidak Disidang di Pengadilan MiliterKabasarnas Henri Alfiandi (HA) serta Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC) bisa saja tidak disidang di Pengadilan Militer.
مزید پڑھ »
KPK Sebut Kepala Basarnas Bisa Disidang di Pengadilan Umum meski Punya Latar Belakang Militer“Kalau koneksitas jelas itu ke pengadilan umum, kalau penanganan perkaranya secara koneksitas,” katanya.
مزید پڑھ »
Henri Alfiandi Disidang di Pengadilan Militer, Danpuspom TNI: Kami Gunakan Asas Tempus DelictiProses hukum dugaan suap Kabasarnas 2021-2023 Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sepenuhnya dilakukan Puspom TNI, meski Henri sudah masuk masa pensiun.
مزید پڑھ »