Mahfud MD telah membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum, sebagai cara untuk mengatasi permasalahan hukum di Indonesia.
Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum ini menurutnya merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo, dan beranggotakan sejumlah tokoh ternama, seperti Najwa Shihab, Eros Djarot, Faisal Basri, serta pakar hukum ternama.Dilansir CNNIndonesia.com, Mahfud meneken Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum pada 23 Mei 2023 untun meresmikan pembentukan tim tersebut.
Tim tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam sebagai Ketua dan Menko Polhukam sebagai Pengarah.B. Ketua: Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko PolhukamSekretaris: Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko PolhukamKetua: Harkristuti Harkrisnowo
Anggota: Imam Marsudi Staf Khusus Menko Bidang Polhukam Bidang Sosial Budaya, Maria SW Sumardjono, Faisal Basri, Sandrayati Moniaga, Abrar Saleng, Yance Arizona, Siti Maimunah, Eros Djarot, Hasbi Berliani.Sekretaris: Kepala Bagian Administrasi, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HaAM Kemenko Polhukam
b. Erika, Analis Kebijakan Ahli Muda, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Tersangka Reklamasi Pantai Melasti Minta Perlindungan Hukum ke Mahfud MD dan KapolriTersangka reklamasi Pantai Melasti Made Sukalama minta perlindungan hukum ke Menko Polhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
مزید پڑھ »
Tim Likuidasi Wanaartha Minta Bantuan Mahfud MD Lakuin IniTim Likuidasi Wanaartha LIfe meminta bantuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud M.D.
مزید پڑھ »
MK Ingatkan Politik Uang Marak di Sistem Proporsional Terbuka, Ini Respons Tim Hukum DPR |Republika OnlineMaraknya politik uang menjadi kekurangan dari sistem proporsional terbuka di pemilu.
مزید پڑھ »
Tim Kuasa Hukum Tegaskan Denny Indrayana tak Langgar Kode Etik Advokat |Republika OnlineMK melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat terkait isu kebocoran putusan.
مزید پڑھ »
Digugat karena Komentari Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu, Mahfud MD Gugat Balik PerkomhanMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggugat balik Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan). Sindonews news .
مزید پڑھ »
Merasa Diusik, Mahfud MD: Saya Akan Gugat Balik Perkomhan Rp 5 Miliar!Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons gugatan dari Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (PERKOMHAN).
مزید پڑھ »