Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK soal batas usia capres-cawapres pada Kamis (25/10), meski sejumlah pakar hukum tata negara mempertanyakan netralitas anggota MKMK.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie , Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams , dan akademisi bidang hukum Bintan R. Saragih bersiap melakukan sumpah jabatan pada pelantikan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa .Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK soal batas usia capres-cawapres pada Kamis , meski sejumlah pakar hukum tata negara mempertanyakan netralitas anggota MKMK.
Bagaimana rekam jejak dan integritas sosok yang terlibat dalam MKMK, serta apa dampak sidang etik ini bagi putusan MK terkait batas usia capres-cawapres? Putusan ini memicu kecurigaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi, terutama karena Anwar Usman merupakan paman dari Gibran. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo pun sempat mengaku tak terlalu optimistis dengan MKMK ini.
Selama ini, Jimly dikenal karib dengan Prabowo Subianto, calon presiden yang menggandeng Gibran sebagai bakal wakilnya di Pilpres 2024. “Pak Jimly integritasnya baik. Dia salah satu yang paling antusias jika bicara tentang pengadilan etik, tapi saya ada catatan karena pada Mei lalu dia bertemu dengan Prabowo, dan anaknya juga di Partai Gerindra,” tutur Bivitri.
Begitu pula dengan Bintan. Bivitri menganggap Bintan sangat berani, salah satu sifat yang penting dalam pengambilan keputusan di MKMK. “Jika mau berpikir positif, dengan mimpi-mimpi bisa dilakukan perbaikan, ya kita bisa melihat misalnya, peran Jimly Asshidiqie sebagai ketua MK pertama itu punya keinginan agar MK bisa kembali punya marwah seperti dulu,” tutur Feri.Membendung gelombang kecurigaan itu, Jimly memastikan bahwa ia akan menjaga independensi MKMK demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK.
Hakim Guntur Hamzah dinyatakan ‘telah melanggar etik’, namun ‘tidak terbukti bersekongkol’ ubah substansi putusan MKMerujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK diberikan waktu 30 hari sejak kasus teregistrasi. Jika belum rampung, MKMK mendapatkan tambahan waktu 15 hari.
Jimly sendiri ingin bekerja cepat karena kepercayaan publik sangat penting bagi MK, terutama menjelang pemilu mendatang. MK memang berwenang untuk memutus kasus jika muncul perselisihan hasil pemilu nantinya. Ia mengeklaim selalu memegang teguh sumpahnya selaku hakim, juga amanah konstitusi dan agama, selayaknya yang tercantum dalam Al-Qur'an.
“Artinya, menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk, oleh siapa pun dan dari mana pun.”Terlepas dari berbagai kontroversi, MKMK akan tetap bekerja dengan tenggat berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
BREAKING NEWS: Anwar Usman Resmi Lantik 3 Anggota MKMK, Jimly hingga Bintan SaragihMK resmi lantik tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Ad Hoc, Selasa (24/10/2023).
مزید پڑھ »
Jimly Asshiddiqie Akan Turut Periksa 9 Hakim MK terkait Dugaan Pelanggaran EtikJimly Asshiddiqie dan dua anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) lainnya akan dilantik siang ini.
مزید پڑھ »
Jimly soal Independensi MKMK: Nanti You Nilai Kalau Sudah DiputusAnggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan independensi itu bukan dibicarakan, tapi dikerjakan.
مزید پڑھ »
Resmi Dibentuk, MKMK akan Bekerja 1 Bulan Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim KonstitusiMahkamah Konstitusi (MK) telah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pembentukan MKMK tersebut untuk menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.
مزید پڑھ »