Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma memandang pemanggilan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama stafnya Kusnadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak berkaitan dengan konteks hukum, melainkan lebih kental aroma politisasi.
Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alvon Kurnia Palma memandang pemanggilan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama stafnya Kusnadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi , tak berkaitan dengan konteks hukum, melainkan lebih kental aroma politisasi.
“Saya melihat bahwa proses pemeriksaan ini bukan konteks hukum. Kenapa? Satu, banyaknya keteledoran dalam administrasi pemanggilan. Kusnadi itu itu bukan dipanggil secara patut dan sah, tidak,” urai Alfons, yang juga Kuasa Hukum Kusnadi. “Kenapa tidak menggunakan cara yang baik? Secara kewajiban warga negara dipenuhi ketika dia dipanggil. Waktu itu mengaku pernah melihat bukan bertemu. Kemudian tidak dilakukan secara sah, tidak ada BAP-nya,” ungkap Alvon.
“Makanya ini harus clear. Kalau misalnya berdimensi politik, pertanyaannya itu kan untuk kepentingan siapa? Kalau misalnya Pilkada, berarti ada kekuatan-kekuatan partai politik yang lain. Nah partai politik mana yang bermain?,” tukas Alfons. Alvon pun menjelaskan, jika hukum untuk membela hak asasi manusia guna mencari keadilan disebut interest of justice.
“Jangan sampai kekuasaan ini menjadi abuse. Dan jangan juga dipergunakan untuk sesuatu yang jahat atau malicious prosecution,” pungkasnya.KPK Pastikan Tidak Ada Kesalahan Administrasi Saat Sita Barang Staf Hasto KristiyantoPetrus Selestinus, kuasa hukum Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi mengatakan, ada kesalahan administrasi dalam penyitaan barang milik kliennya. Hal ini disampaikan usai Kusnadi menjalani pemeriksaan pada Rabu 19 Juni 2024 di KPK.
Hasto Kristiyanto Penyidik KPK PDIP
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Presiden Akhirnya Tetapkan Pansel KPK, Unsur Pemerintah MendominasiSejumlah kalangan menyayangkan tidak adanya mantan Ketua KPK yang dipilih sebagai anggota Pansel KPK 2024-2029.
مزید پڑھ »
Ketua MK Jelaskan ke Ketua KPU Soal Aturan Mantan Terpidana Ikut PemiluKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjelaskan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengenai aturan mantan terpidana
مزید پڑھ »
Kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri, Polisi: Jalan terusDirektur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak menyatakan bahwa kasus dugaan tindak pidana pemerasan oleh ...
مزید پڑھ »
Kasus Dugaan Suap Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Lama Tak Terdengar, Ini Penjelasan PolisiKasus dugaan tindak pidana pemerasan oleh mantan ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) lama tak terdengar, ini kata Polisi
مزید پڑھ »
KPK Panggil Mantan Ketua Gerindra Malut Muhaimin SyarifMantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara (Malut), Muhaimin Syarif (MS), dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus
مزید پڑھ »
KPK Ultimatum Mantan Ketua Gerindra Malut Muhaimin Syarif Bakal DitangkapKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara (Malut), Muhaimin Syarif (MS) untuk menghadiri panggilan tim
مزید پڑھ »