DPR akan kembali memasuki masa sidang pada Selasa (16/5/2023) besok. Diharapkan, pada masa sidang ini, DPR memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset yang diusulkan pemerintah. Polhuk AdadiKompas
Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan keterangan pers seusai memimpin rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat .
Peneliti Transparency International Indonesia , Alvin Nicola, saat dihubungi di Jakarta, Senin , mengatakan, jika DPR serius dan memiliki semangat memberantas korupsi dan tindak kejahatan ekonomi lain, pimpinan DPR harus segera membacakan surpres pembahasan RUU Perampasan Aset pada rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa besok. Badan Musyawarah DPR juga diharapkan dapat segera menunjuk alat kelengkapan yang akan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.
UU Perampasan Aset juga penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Sampai saat ini, Indonesia merupakan satu-satunya negara G20 yang belum masuk Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang atau Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing . Sebab, Indonesia dianggap belum cukup mempunyai instrumen yang memadai soal kejahatan ekonomi, salah satunya pencucian uang .
Apalagi, jika dilihat dari aspek materiil, diperkirakan akan ada tarik-menarik kepentingan politik dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Karena itu, partisipasi publik penting untuk dibuka lebih luas dan transparan serta melibatkan secara aktif masyarakat sipil, akademisi, dalam pembahasan.
Regulasi itu juga membuka peluang bagi negara untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
RUU Perampasan Aset Sudah Diserahkan, Wamenkumham: Kini Kewenangan DPR RIWakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sudah diserahkan ke DPR RI.
مزید پڑھ »
Anggota DPR Yahya Zaini Usul Pisahkan Narkotika dan Tembakau dalam RUU KesehatanYahya menjelaskan industri tembakau telah menjadi bagian integral dari sejarah dan kebudayaan Indonesia selama lebih dari seratus tahun.
مزید پڑھ »
Gerak Cepat Menteri Jokowi Kebut RUU PRT, Langsung Disahkan?Pemerintah dan DPR segera bahas kelanjutan RUU PRT.
مزید پڑھ »
Rapat Koordinasi Rampung, Pemerintah Segera Serahkan DIM RUU PPRT ke DPRPemerintah segera menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT ke DPR.
مزید پڑھ »
Pemerintah Kantongi 367 DIM RUU PPRT, Dibahas di DPR Minggu DepanSecara substansi, RUU PPRT pada prinsipnya mengatur dua hal baru yakni pengakuan dan perlindungan terhadap PPRT.
مزید پڑھ »
Pemerintah-DPR Bakal Bahas RUU PPRT, Apa Isinya?Pemerintah dan DPR RI bakal segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
مزید پڑھ »